BATU BARA, TOPKOTA.co – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna terkait laporan hasil Reses Tahap I Tahun 2026, yang membahas berbagai persoalan mendasar di masyarakat.
Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Safi’i, SH, didampingi Wakil Ketua Nurhaji dan Rodial, serta dihadiri Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal dan unsur Forkopimda.
Hasil reses dari tujuh daerah pemilihan (dapil) menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan realisasi program pemerintah di lapangan.
Sektor pertanian menjadi sorotan, khususnya terkait kelangkaan dan tingginya harga pupuk subsidi yang berdampak langsung terhadap produktivitas petani.
Anggota DPRD dari Dapil VII Kecamatan Air Putih meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran.
Pengawasan distribusi pupuk subsidi juga perlu diperketat agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan lebih terjangkau bagi masyarakat.
DPRD Batu Bara menegaskan bahwa hasil reses harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah. Seluruh aspirasi masyarakat akan diperjuangkan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027 sesuai skala prioritas pembangunan.
DPRD menilai bahwa kompleksitas pembangunan di Kabupaten Batu Bara menuntut peran aktif legislatif dalam menampung aspirasi dan memastikan setiap keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti.
Rapat paripurna ini menjadi pengingat penting agar kegiatan reses benar-benar memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batu Bara. (Solong)
