MEDAN, TOPKOTA.co – Dalam upaya mengatasi tantangan yang dihadapi industri perhotelan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Sumatera Utara menggelar Forum Diskusi Terbuka bertema “Strategi dan Inovasi dalam Menjaga dan Meningkatkan Kembali Stabilitas Iklim Usaha Perhotelan di Sumatera Utara”. Acara ini dilangsungkan di Grand Kanaya Hotel, Medan, Jumat (20/6/2025), dan dihadiri sekitar 150 peserta.
Ketua PHRI Sumut, Denny S. Wardhana, dalam paparannya menyebut bahwa kebijakan efisiensi sangat berdampak pada dunia perhotelan, tidak hanya dari sisi okupansi dan tenaga kerja, tetapi juga terhadap rantai pasok, khususnya UMKM yang selama ini menjadi penyedia bahan baku makanan.
“Efisiensi bukan hanya berdampak pada hunian hotel dan pengurangan karyawan, tapi juga pada pembelian bahan baku makanan yang melibatkan UMKM,” ungkap Denny.
Menurutnya, sebelum ada kebijakan efisiensi, tingkat okupansi hotel di semester kedua biasanya bisa mencapai 70 persen. Namun kini merosot drastis hingga menyentuh angka 30–50 persen. Hal ini diperparah dengan masih bergantungnya sektor perhotelan di Kota Medan pada kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
“Kita bukan ingin bermewah-mewahan, tapi realitanya Medan masih sangat bergantung pada MICE,” tambahnya.
Diskusi ini juga menghadirkan pemangku kepentingan dari pemerintah, yakni Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Adryanta Putra Ginting, S.S, dan Ketua Tim Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan Disnaker Kota Medan, Arianto Imam Sitompul, ST, MT.
Adryanta menjelaskan bahwa larangan pelaksanaan sosialisasi dan FGD di hotel menjadi penyebab utama menurunnya okupansi. Meski begitu, Dinas Pariwisata telah mengambil langkah dengan menggelar berbagai event, seperti Gelar Melayu Serumpun dan ke depan akan diadakan Car Free Night untuk menarik pengunjung agar menginap di kawasan Medan, khususnya di daerah Kesawan.
“Kita upayakan agar event pariwisata bisa kembali mendongkrak okupansi hotel, termasuk di kawasan wisata seperti Warenhuis dan Kesawan,” jelasnya.
Sementara itu, Arianto Imam Sitompul dari Disnaker Medan menyampaikan bahwa bagi tenaga kerja yang terdampak PHK atau dirumahkan, pemerintah menyediakan pelatihan gratis melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
“Para karyawan bisa memanfaatkan fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu, informasi lowongan dan pelatihan bisa diakses melalui aplikasi Siduta,” jelas Arianto.
Dalam forum tersebut, PHRI juga memberikan bantuan kepada 200 orang tenaga kerja terdampak sebagai bagian dari upaya nyata untuk menjaga keberlangsungan usaha dan ketahanan sosial ekonomi. (Ayu)
