SERGAI, TOPKOTA.co – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah usai penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.
Usai kegiatan tersebut, Bupati Sergai Darma Wijaya menyampaikan bahwa LKPD yang diserahkan telah melalui proses reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah. Meski demikian, ia mengakui masih ada kemungkinan beberapa hal yang perlu dimaksimalkan dalam proses audit.
“Sebagai bentuk komitmen, kami akan terus berupaya mengikuti seluruh pedoman serta regulasi yang berlaku. Ini menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Darma Wijaya.
Ia menambahkan, Pemkab Sergai berharap adanya bimbingan berkelanjutan dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, konsistensi dalam menjalankan pedoman menjadi kunci utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan profesionalitas.
“Kami berharap hasil audit nantinya memberikan hasil yang baik. Jika terdapat catatan perbaikan, kami siap menindaklanjuti agar tata kelola keuangan semakin optimal,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menekankan bahwa capaian tersebut harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pencapaian WTP harus sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka pengangguran, serta pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara prinsip laporan keuangan dapat memperoleh opini WTP apabila tidak terdapat pelanggaran dalam penyusunan maupun penyajiannya.
Namun, sejumlah faktor dapat memengaruhi tidak tercapainya opini tersebut, seperti lemahnya dokumentasi dalam proses pengadaan, pelanggaran terhadap standar akuntansi pemerintahan, hingga adanya indikasi kecurangan.
Paula juga menegaskan pentingnya independensi dan profesionalitas BPK dalam menjalankan fungsi pemeriksaan.
“BPK harus menjaga integritas dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,” katanya.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sergai Suwanto Nasution, S.Pd, MM, Asisten Administrasi Umum Dimas Kurnianto, SH, MM, M.SP, Inspektur Johan Sinaga, SE, MAP, Kepala BPKAD Sergai Rusmiani Purba, SP, M.Si, serta perwakilan organisasi perangkat daerah terkait.
(End/Endang)
