MOROWALI, TOPKOTA.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Morowali baru saja menggelar sosialisasi pengawasan partisipasif dengan judul “Pengawasan Partisipatif Tokoh Dewan Adat dan Tokoh Pemuda Sebagai Strategi Pengawasan Pada Pemilu Tahun 2024”.
Acara dilaksanakan di Hotel Metro Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, dan dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali Aliamin, Sekretaris Bawaslu Nursiah, Anggota Bawaslu, Ketua Dewan adat Bungku serta hadirin undangan, Rabu (22/5/2024).
Ketua Bawaslu Kabupaten Morowali Aliamin SE dalam sambutannya mengatakan, pada hari ini kita berkumpul ditempat untuk satu tujuan, yaitu mengikuti sosialisasi pengawasan partisipasif dengan judul” Pengawasan Partisipatif Tokoh Dewan Adat dan Tokoh Pemuda Sebagai Strategi Pengawasan Pada Pemilu Tahun 2024″.
Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) langsung serentak merupakam instrumen penting dan startegis untuk menbangun pemerintah daerah yang demokratis. Pemilukada langsung serentak rakyat mendorong rakyat atau pemilih untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota secara demokratis.
“Pemilu merupakan salah satu wujud demokrasi. Namun, demokrasi saat ini seperti “Pedang Bermata Dua”, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan demokrasi, sekaligus sebagai peluang untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan etika politik, sehingga justru dapat mengancam kehidupan demokrasi maupun pertahanan nasional suatu bangsa,” kata Aliamin.
Lanjut Aliamin, pelanggaran dari politik maupun partai yang menyebabkan hilangnya kepercayaan (trust) masyarakat dengan pemimpin yang dialami pada proses Pemilu dalam menyerap menerapkan prinsip demokrasi, kemudian masyarakat tidak sepenuhnya peduli dengan pemerintah, padahal sudah ada aturan hukum dan badan yang mengawasi Pemilu secara mandiri dengan sedemikian rupa dan mekanisme yang dirancang dengan baik.
“Masih adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan dalam rangka merebut kekuasaan secara masif, cara ini menjadi arena pertarungan politik para elit partai, yang berusaha sekuat tenaga untuk menang dan menduduki kekuasaannya. Jelaslah bahwa cara ini tidak bisa, apalagi sebenarnya untuk memanfaatkan situasi masyarakat tertentu untuk kepentingan individu dan kelompok,” katanya.
Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslu mengakui dan menyadari memiliki sejumlah kelemahan, diantaranya terbatas personil yang diperhadapkan dengan luasnya wilayah pengawasan.
Hal tersebut mengakibatkan sering terjadi pelanggaran yang tidak diketahui oleh Bawaslu. Bawaslu sangat membutuhkan peran serta para tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun forum pemuda yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilukada 2024.
Partisipasi tersebut bukan saja untuk memilih (mencoblos) melainkan pula terlibat aktif dalam mengawal (mengawasi) setiap tahapan Pemilu yang berlangsung.
“Bawaslu sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mengawasi dugaan pelanggaran pemilu dan netralitas aparatur negara (ASN, TNI dan Polri) dan mereka aparatur desa, termasuk netralitas penyelenggara Pemilu dari mulai tingkatan bawah,” ujar Aliamin.
Ditambahkan Aliamin, pengawasan yang berkualitas dengan melibatkan stekholder, seperti dewan adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda menjadi faktor utama dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas.
“Mewujudkan Pemilu yang demokratis bukanlah perkara sederhana, yang dibutuhkan tidak saja terperangkap sebagai regulasi yang tepat agar dapat mendukung Pemilu demokratis, namun perilaku peserta dan penyelenggaraan Pemilu juga merupakan hal yang tidak kalah penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Sampai saat ini kedua hal tersebut belum dapat mendukung terwujudnya Pemilu yang demokratis,” katanya.
Gerakan pengawasan partisipatif pemilu merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang Pemilu dan meningkatkan partisipasi politik dalam semua segmen pemilih, baik dalam hal penggunaan pilihannya maupun dalam mengawasi jalannya Pemilukada sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Kami berharap perwakilan tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dapat bersinergi dengan Bawaslu dalam rangka ikut melakukan pengawasan Pemilukada tahun 2024, sehingga kita menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Bungku Drs H Maidhzun Ilwan Ridwan menyampaikan ucapan terimkasih dan suatu kehormatan dari Dewan Adat untuk melakukan sosialisasi terkait Pemilukada tahun 2024.
“Selanjutnya dilakukan sosialisasi dan melakukan pematauan, dan kami siap membantu pengawalan Pemilikada tahun 2024, demi untuk suksesnya dan keamanan Pemilikada 2024,” pungkasnya. (Rpdm)
