LABUHANBATU, TOPKOTA.co – Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Panai Hilir beserta KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berunjuk rasa terkait tuntutan dana bimtek dan transport, di Halaman Kantor PPK Panai Hilir Jalan Sentosa No. 37 Lingkungan IV Sungai Berombang Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, Senin (5/2/2024).
Diketahui, massa aksi berangkat dari rumah menuju Kantor PPK KPU dengan berjalan kaki dan membentangkan spanduk. Setiba di lokasi, massa aksi dengan PPK sempat adu mulut terkait dengan aksi demonstrasi ini.
Aksi demonstrasi ini juga dilihat oleh puluhan masyarakat Panai Hilir Sungai Berombang, dan masyarakat juga berteriak melihat aksi demonstrasi ini.
Kemudian setelah melakukan aksi demonstrasi, Ketua PPK Panai Hilir datang untuk menanggapi aksi demonstrasi KPPS dan Gerakan Masyarakat Panai Hilir. Massa aksi kemudian meminta surat pernyataan kepada Ketua PPK terkait dengan dana bimtek dan transport KPPS sebesar Rp 50.000 untuk ditandatangani, namun Ketua PPK tidak mau untuk menandatangani surat pernyataan itu.
Kecewa dengan sikap Ketua PPK Panai Hilir, kemudian massa aksi menduga bahwa ada permainan dengan uang Bimtek dan Transport itu.
“Kenapa berbeda uang bimtek dan transport kami dengan daerah lain, di daerah lain uang bimtek dan transportnya Rp150.000, sedangkan di daerah kami Rp50.000, jadi apa perbedaannya dan kemana sisa uangnya,” terang anggota KPPS Sri Maryani.
Lanjutnya, bahwa jumlah anggota KPPS untuk Kecamatan Panai Hilir berjumlah 840 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, namun yang disesalkan pihaknya masih ada perempuan yang hamil diterima menjadi anggota KPPS.
“Kami menuntut hak kami untuk sama dengan daerah lain, dan kami juga heran kenapa anggota KPPS di daerah kami bisa masuk orang yang sedang hamil, seperti tidak ada lagi orang lain yang mampu untuk menjadi anggota KPPS, dan kami berharap agar hak dan tuntutan kami bisa dipenuhi dengan adil oleh PKU,” katanya.
Menanggapi hal ini, Ketua PPK Muhammad Ilham menyampaikan bahwa uang bimtek dan tansport itu memang Rp50.000 yang diterima pihaknya dari KPU Kabupaten. “Dan itu, sudah kami berikan kepada KPPS Kecamatan Panai Hilir, sedangkan untuk draf anggaranya silahkan tanya KPU Kabupaten, karena kami tidak pengguna anggaran,” jawabnya.
Pantauan wartawan, aksi demonstrasi KPPS dan Gerakan Masyarakat Panai Hilir ini mendapat pengawalan dari Polsek Panai Hilir hingga berjalan aman dan kondusif. (SL)
