MEDAN, TOPKOTA.co — Kasus dugaan korupsi proyek jalan nasional dan provinsi di Sumatera Utara (Sumut) kembali menyeret nama-nama besar. Relasi antara Gubernur Sumut Bobby Nasution, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin, serta tersangka KPK Topan Obaja Putra Ginting dinilai bukan sekadar kebetulan.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menilai pemeriksaan Mury — sapaan akrab Muryanto Amin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tanda adanya keterhubungan langsung antara jejaring elite politik di Sumut dengan aliran proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah.
“Bobby sebagai kepala daerah, Topan sebagai ‘anak emas’ yang mengatur proyek, dan Muryanto sebagai akademisi dengan akses institusional, ini bukan kebetulan. Pola ini konstruksi kekuasaan yang saling melengkapi,” tegas Sutrisno kepada wartawan di Medan, Sabtu malam (16/8).
Menurut Sutrisno, posisi Mury bukan hanya strategis sebagai pimpinan USU, melainkan juga karena kedekatannya dengan Bobby. Ia mencontohkan sejumlah proyek Pemko Medan semasa Bobby menjabat wali kota, seperti pembangunan kolam retensi di depan biro rektor dan galeri UMKM, yang melibatkan peran dan dukungan USU.
“Jika KPK mau serius, mereka harus menelisik apakah proyek-proyek itu bagian dari pola yang lebih besar: politik yang dibiayai proyek, dan proyek yang dijaga jejaring kekuasaan,” ujar alumnus USU tersebut.
Lebih jauh Sutrisno menyebut pemanggilan rektor oleh KPK terkait kasus korupsi di luar ranah akademik sebagai catatan sejarah kelam bagi dunia pendidikan tinggi di Sumut.
“Sepanjang sejarah USU, belum pernah ada rektor yang dipanggil KPK untuk kasus korupsi di luar kampus. Ini bukan hanya aib personal, tapi pukulan telak terhadap marwah akademik,” katanya.
Ia mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar segera menonaktifkan Mury dari jabatannya demi menjaga nama baik kampus.
“Langkah ini bukan vonis bersalah, melainkan penyelamatan institusi. Jangan sampai USU dijadikan benteng moral untuk melindungi seorang pejabat yang sedang diperiksa dalam kasus besar,” tegasnya.
Lebih jauh, Sutrisno meminta Mury tidak menggunakan fasilitas jabatan seperti kendaraan dinas atau biaya perjalanan, selama menjalani proses pemeriksaan.
“Integritas diuji di sini. Kalau memang tidak salah, hadapi proses hukum dengan biaya sendiri,” ujarnya.
Kasus ini juga disebut semakin mengerucut ke lingkaran inti Bobby Nasution. Selain Topan dan Muryanto, KPK telah memeriksa sejumlah sahabat dekat Bobby, antara lain mantan Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, mantan Sekda sekaligus eks Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, serta mantan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi.
“Semua nama ini bukan sekadar pejabat atau kolega, tetapi bagian dari jaringan sosial-politik yang membentuk ‘pagar hidup’ di sekitar Bobby. Kalau KPK mau membongkar tuntas, ini saatnya,” pungkas Sutrisno. (Ayu)
