MOROWALI, TOPKOTA.co – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun perencanaan 2023 tingkat Kecamatan Bungku Selatan digelar di Balai Desa Kaleroang Kamis, (17/02/2022). Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Drs H Abdul Wahid Hasan MPd, dan dihadiri Kadis Perikanan Drs Fajar, Kadisporapar Drs Muh Adzan Djirimu MSi, Sekretaris Bappeda Hasyim SPi, Camat Bungku Selatan Laode Adriawan SE, para Kepala Desa, Ketua dan anggota BPD se-Kecamatan Bungku Selatan.
Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan ini secara substansial mempunyai fungsi yang sangat penting dan strategis, khususnya dalam kerangka efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan daerah, pencapai tujuan, sasaran program dalam berbagai tatanan pemerintah dan stakeholdernya.
Sesuai tema Musrenbang yakni “Memantapkan Kesejahteraan Bersama dengan Memajukan Infrastruktur dan Pelayanan Publik”, Musrenbang kecamatan ini diharapkan adanya timbal balik antar masyarakat dan pemerintah daerah untuk saling berbagi informasi, baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemantapan usulan program/kegiatan Tahun Anggaran 2023.
Camat Bungku Selatan Laode Adriawan menyebut dalam duet kepemimpinan Tahajud, visi dan misi telah dibuktikan melalui berbagai program/kegiatan yang dinikmati oleh masyarakat, khususnya di Kec. Bungku Selatan. Menurut laporannya, tahun ini pemerintah berhasil memporsikan anggaran sebanyak 22 miliar untuk pembangunan jalan yang menghubungkan Pulau Paku sampai dengan Buton.
“Selama kepemimpinan Tahajud, alhamdulillah di wilayah Bungku Selatan sudah membuktikan visi misi itu, terutama infrastruktur yang bisa dinikmati masyarakat, yakni jalan lingkar Pulau Paku. Selain itu juga adanya bantuan rumah layak huni sebesar 50 juta rupiah per rumah, dan pengadaan meteran listrik di setiap rumah. Semoga tahun ini listrik segera mengalir di Pulau Paku,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Adriawan juga menyampaikan ungkapan terimakasihnya dan apresiasi bagi pemerintah daerah yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala DPMDP3A Abdul Wahid Hasan menegaskan agar pelaksanaan Musrenbang terakhir di periode Tahajud ini harus dimanfaatkan dengan baik, guna menghasilkan program yang tepat sasaran, tepat guna dan tercapainya visi sejahtera bersama.
“Rencanakan sebaik mungkin. Ini adalah Musrenbang terakhir periode Tahajud, kami (red: Pemda) harapkan apa yang belum menjadi prioritas dan belum tercapai itulah yang diajukan dan tentunya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita”, pungkasnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan capaian pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali. Usai pemaparan, dilanjutkan dengan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku usaha sektor perikanan secara simbolis.
Diketahui, program/kegiatan Pemerintahan Tahajud memberikan hasil dan menunjukkan perkembangan khususnya dalam indikator makro maupun indikator pembangunan lainnya. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Morowali mencapai 72,21, sementara nasional dan Sulawesi Tengah masing-masing sebesar 71,94 dan 69,55.
Demikian Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten Morowali tumbuh 28,93 persen, sementara secara nasional mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dan Sulawesi Tengah 4,86 persen. Sementara Gini Rasio mampu ditekan pada kisaran 0,290.
Dari beberapa indikator makro tersebut, secara eksplisit terjadi perbaikan ekonomi di Kabupaten Morowali, walaupun persentase kemiskinan masih cukup tinggi di atas rata-rata Nasional dan Sulawesi Tengah. Penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai tahun 2019 tersebut mengalami banyak tantangan, yakni kondisi keuangan daerah dan situasi pandemi Covid-19 yang mulai mewabah tahun 2019. Kondisi ini cukup menyulitkan Pemerintah Daerah, karena adanya berbagi kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk penanganan dan pengendalian Wabah Covid-19. (RPDM)
