MEDAN, TOPKOTA.co – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM diwakili Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman SE, memimpin rapat lanjutan Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan TA 2021 di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (19/3).
Rapat yang diikuti oleh Plt Aspem Khairul Syahnan, Kadis PU Zulfansyah Ali Saputra dan pimpinan OPD terkait lainnya, para Camat serta Dirut Perusahaan Daerah Kota Medan ini, guna menyimpulkan hasil rapat Forum Perangkat Daerah Dinas PU Kota Medan yang telah berlangsung selama dua hari.
Ada beberap hal yang mendukung Wakil Wali Kota Medan dalam rapat tersebut, di antaranya jangan ada lagi ego sektoral antara Kepala Dinas dan Camat sehingga dapat saling berkolaborasi dalam melakukan pembangunan untuk Kota Medan, selain itu juga harus ada transparansi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PU, dan inovasi dari para ASN di lingkungan Pemko Medan.
“Kita harus sama-sama saling mengisi, jangan lagi ada ego sektoral diantara kita guna memperlancar tugas-tugas kita, dan saya minta ASN Pemko Medan harus memiliki inovasi yang baik agar mampu mengakomodir visi dan misi dari Bapak Wali Kota Medan,” kata Wakil Wali Kota Medan.
Terkhusus untuk para Camat, Wakil Wali Kota Medan berpesan kepada para Camat agar mendata UMKM yang ada diwilayahnya masing-masing, dan mendata masyarakat yang tidak memiliki BPJS atau yang memiliki BPJS namun tidak mampu membayarnya.
“Kedepannya saya minta Camat harus memiliki mata yang tajam ke bawah,” tegas Wakil Wali Kota Medan.
Dalam kesempatan tersebut juga didengarkan berbagai masukan dari Camat yang terkait dengan masalah yang ada di wilayahnya masing-masing.
Sementara itu Kepala Dinas PU Zulfansyah Ali Saputra menjelaskan, bahwa dari hasil rapat Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum yang telah berlangsung selama dua hari disepakati sebanyak 1621 kegiatan akan dikerjakan. Namun, kegiatan yang telah dirangkum tersebut belum memenuhi final karena harus melalui tahapan musrembang.
“Memang kita sudah menyepakati 1621 kegiatan, tapi itu belum ungkapan ada proses yang harus dilalui seperti Musrenbang dan pasca Musrenbang, setelah itu dilakukan survei lagi, barulah diketahui apa yang akan dilaksanakan,” jelas Zulfansyah. (MY Tanjung)
