ASAHAN, TOPKOTA.co – Focus Grup Discussion (FGD) penyepakatan hasil verifikasi dan klarifikasi dalam rangka penetapan peta lahan sawah yang di lindungi (LSD) di wilayah Provinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Asahan, berlangsung di aula Kantor Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara, Kamis (22/09/2022).
Diawal acara Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Askani SH MH, mengucapkan selamat datang kepada Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang berserta rombongan, dan seluruh Kepala Daerah yang berhadir hari ini.
Dr Ir Budi Situmorang MURP Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang menyampaikan arahan, bahwa BA Verifikasi dan Klarifikasi Data Lahan Sawah yang ditandatangani ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis nantinya.
Lanjut dikatakannya, peta lahan sawah yang dilindungi adalah dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional yang tercantum dalam amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
“Intinya untuk menjamin tidak terjadinya alih fungsi lahan sawah dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,” tegasnya.
Di sela-sela acara, Wakil Bupati Asahan mengatakan program tentang lahan sawah yang dilindungi ini cukup baik untuk menjaga keutuhan lahan pangan kita di daerah persawahan.
Selanjutnya, Wakil Bupati Asahan bersama OPD terkait melakukan penandatanganan Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Data Lahan Sawah, kemudian di ikuti dengan tanda tangan oleh Dr Ir Budi Situmorang MURP Dirjen Pengendalian Penertiban Tanah dan Ruang.
Turut hadir dalam acara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara Dr Ir Binsar Situmorang Msi MAP, Kadis Pertanian Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Perizinan, Kadis Kominfo, Kadis Ketahanan Pangan dan Kadis PU serta undangan lainnya. (red)
