BATUBARA, TOPKOTA.co – Carut marutnya penyaluran bansos sembako yang belum tuntas di Kabupaten Batubara, menjadi sorotan berbagai pihak dan membuat Puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Ikatan Mahasiswa Batubara (Imbara) berunjuk rasa di halaman Kantor DPRD Batubara, Senin siang, (14/09).
Aksi yang digelar para puluhan mahasiswa itu melintasi jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Limapuluh berjalan damai. Dalam orasi yang disampaikan Koordinator aksi Imbara Nazli Aulia, mendesak DPRD Batubara atau Pemerintah Kabupaten Batubara agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pendataan kelayakan e-warung di Kabupaten Batubara.
Setelah beberapa menit berorasi, 5 orang perwakilan Imabara diterima di ruangan Komisi 3 DPRD Batubara disambut Bupati Batubara Ir H Zahir MAP, Ketua DPRD Batubara M Safi’i SH, Wakil Ketua DPRD Syafrizal, Ketua Komisi 3 Amat Mukhtas serta anggota Komisi 3 lainnya.
Dalam penyampaian tuntutannya. Melalui Nazli Aulia, Imbara meminta klarifikasi dari pihak Bank Mandiri terkait dugaan penyelewengan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako yang ada di Batubara, dan terhadap Bank juga diminta penuntasan permasalahan seperti Saldo Nol, Malfunction dan Pick Up Card Stolen.
Sebab, Imabara mensinyalir adanya e-warung yang fiktif dan meminta agar diwujudkan penyaluran yang tepat sasaran. Selain itu Imbara meminta Kepada Kejari Batubara agar mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diduga keras dilakukan oleh Bank Mandiri dan pihak terkait lainnya.
Selanjutnya Imabara meminta Bupati Batubara agar memindahkan penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Bank Negara lainnya atau tidak lagi bekerja sama dengan Bank Mandiri.
Pada pertemuan tersebut Bupati Zahir mengaku permasalahan e-warung memang santer sejak lama dan membuatnya pusing. Zahir juga mengaku sangat jengkel mengingat kesalahan dilakukan agen namun pihak Pemkab Batubara yang dipersalahkan.
“Saya tidak mau tau siapa pun yang terlibat, walaupun ada nama ponakan saya disebut-sebut, siapa yang salah tangkap saja,” tegas Zahir.
Kepada Komisi III Bupati Zahir meminta kasus tersebut segera diselesaikan. “E-waroeng yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan dianggap tidak layak tolong cepat digantiin, termasuk oknum TKSK yang bermasalah,” pinta Zahir.
Selain itu kata Zahir, bank sebagai lembaga bayar. “Bila Bank Mandiri selalu menimbulkan masalah maka tolong bantu saya untuk dasar penggantiannya,” tegas Bupati.
Secara terpisah, Ketua Komisi III DPRD Batubara Amat Mukhtas memaparkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank Mandiri. Komisi III juga telah menjadwalkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinsos, e-warung, TKSK, Korteks, Bank Mandiri dan pihak terkait.
“Sekitar diatas tanggal 22 bulan ini kita gelar RDP terkait bansos dan e-warung,” janji Amat Mukhtas. (Solong)
