BATAM, TOPKOTA.com – Pemerintahan Kabupaten Sergai mendapatkan Predikat B Hasil Evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 yang digelar di Kota Batam Kepulauan Riau, Senin (10/2).
Predikat B dengan nilai 64,32, mengalami kenaikan dibanding dengan penilaian tahun 2018 yang ada di angka 62,87. Hasil Evaluasi SAKIP diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo kepada Bupati Sergai Ir H Soekirman yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai HM Faisal Hasrimy AP MAP.
Bupati Soekirman melalui Sekdakab H.M Faisal Hasrimy dalam sambutannya menyampaikan, raihan ini akan dijadikan pembelajaran bagi penyelenggara pemerintah untuk meningkatkan kinerja. “Pada tahun ini kita akan melakukan evaluasi secara besar-besaran untuk seluruh kinerja dan kualitas OPD yang ada di Kabupaten Sergai. Perbaikan akan dimulai pada aspek efisiensi. Pelaksanaan program kegiatan pemerintahan akan kita efisiensikan semaksimal mungkin dengan melakukan casecading. Semua kegiatan juga harus bersinergi dengan 21 capaian kinerja Bupati dan Wabup Sergai,” katanya.
Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam pernyataannya mendorong instansi pemerintah untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.
“Saya memiliki target di periode ini, reformasi birokrasi harus selesai. Setelah lima tahun kepemimpinan presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, sudah dibuat terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi. Saat ini kita harus lebih meningkatkan nilai sosial dan lebih mengutamakan kualitas pelayanan serta peningkatan sumber daya manusia,” katanya.
Lanjutnya, pembangunan tidak semata-mata dilihat dari kinerja pemerintah pusat tetapi meliputi berbagai hal, salah satunya Raihan SAKIP di setiap Pemerintahan Daerah. “Saat ini kita memiliki kurang lebih 2,2 juta PNS. Namun masih diperlukan tenaga pengajar, penyuluh dan tenaga lapangan. Setidaknya pada 1 desa idealnya terdapat 10 orang guru sekolah, 5 orang tenaga kesehatan dan 10 orang penyuluh, baik penyuluh pertanian atau bidang yang lain,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Plt Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Jufri Rahman, Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Yusharto, beberapa pimpinan daerah wilayah I, di antaranya Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Jambi Fachrori Umar, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, serta segenap perwakilan kepala daerah penerima hasil evaluasi yang berjumlah 185 dari wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten dan Jawa Barat.
Turut mendampingi Sekdakab HM Faisal Hasrimy AP MAP, Asisten Administrasi Umum Hj Irwani Jamilah SH MSi, Kadis Kominfo Drs H Akmal AP M.Si, Inspektur Sergai H Gustian SE Ak, Staf Ahli Bupati Drs Santun Banjarnahor M.Si, Kabag Organisasi Patrisia Banjarnahor S.Sos, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Erfin Fachrurrazi SSTP. (End)
