SIANTAR, TOPKOTA.co – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD P. Siantar dengan Dinas Perhubungan Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara yang digelar di ruang Rapat berlangsung a lot, Selasa (18/11).
Bertubi bertanyaan diajukan sejumlah anggota dewan terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentang retribusi Perparkiran terhadap Kadis Perhubungan Esron Sinaga. Melalui Kepala Bidang (Kabid) Tehnik Sarana dan Prasarana (TSP) Moslem Sihotang menjelaskan, Target netto Rp8,5 Milyar dan bruto Rp 5,5 Milyar, bahwa itu adalah rumusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
“Capaiannya 69 persen dari Rp5,5 milyar, alasannya karena merebaknya Covid-19,” jawab Moslem menjawab pertanyaan Komisi III terkait pendapatan parkir.
Sedangkan Nurlela Sikumbang dari Partai PAN menanggapi, bahwa target Rp 8,5 M diberlakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, namun anehnya tidak bertambah, justru hasilnya menurun. Nurlela dengan tegas tidak setuju kalau target diturunkan dari RP 8,5 M untuk tahun 2021.
“Sesuai penjelasan perparkiran bahwa titik lokasi parkir kini bertambah tetapi tak tercapai target. Pak Kadis selaku pemegang kewenangan, kami Komisi III usulkan carilah kebocorannya dimana, serta ditambah titik parkìr yang baru,” ujarnya.
Sementara Dennis Siahaan Ketua Komisi III mengatakan, PAD perparkiran merupakan andalan Pemko Siantar, jadi diharapkan Dinas Perhubungan harus dapat meningkatkan pendapatannya.
Hal senada juga disampaikan Dedi Manihuruk dari Partai Hanura, bahwa jumlah titik parkir telah terdata, namun PAD tidak tercapai juga.
Menanggapi hal tersebut, Kadis Perhubungan terlihat kelimpungan, dan meminta membincangkan RDP ini di lain waktu kembali. Namun, Komisi III menolaknya dan meminta permasalahan ini diselesaikan. “Janganlah dialihkan bapak ke masalah lain. Kita selesaikan satu demi satu,” kata Dennis sembari meminta jangan ada ditutup- tutupi.
Penilaian Komisi III, dari banyaknya titik parkir serta bertambahnya kenderaan roda empat dan dua, seyogianya capaian target bisa terpenuhi bukan hanya 69 persen. Namun Esron menepisnya, dengan berdalih bahwa kenderaan belum tentu banyak parkir di Kota Siantar. Sedangkan Nurlela langsung membantahnya, dengan mengatakan alasan tersebut tidak logika.
Esron kembali memberikan usul, akan melakukan pengutipan retribusi kenderaan di Jalan Imam Bonjol, namun harus didukung oleh Komisi III, karena resikonya pasti ada. Sedangkan Anggota Komisi lll memberikan masukan ke Dinas Perhubungan untuk menambah PAD, dan meminta setiap pintu masuk ke Kota Siantar dikutip retribusinya, namun diselesaikan dulu dokumen pendukungnya yakni Perda.
Sementara Astronot dari PDI-P memaparkan, tujuannya bukan hanya uang, namun ketertiban juga diperhatikan. “Punya rencana Pasar Horas dijadikan parkir khusus, sehingga PAD semakin bertambah,” katanya.
Denis berharap, Dishub agar membuat marka Zebra untuk memperindah penampilan Kota Siantar, dan mengenai anggaranya, akan disampaikan ke Bappeda, setelah ada usulan Dinas Perhubungan.
Dikesempatan ini Nurlela juga mempertanyakan, nama Jukir Morit Siahaan. Hal itu diaminkan Moslem, bahwa dia mantan dewan, SK nya tahun 2020. Kemudian Komisi III mendesak sejak kapan ada SK Jukir tersebut. Kemudian dikatakan Moslem bahwa setiap tahun diperpanjan SK-nya. (S.Sitorus)
