BATUBARA, TOPKOTA.co – Rapat Paripurna DPRD Batubara yang digelar di ruang rapat, Senin, (15/07/2024) masing masing Fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) R.APBD tahun 2025.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Batubara M. Safi’i,SH, Pejabat Pj. Bupati Batubara H. Heri Wahyudi Marpaung, S.STP., M.AP. diwkili Asisten 1 Rusian Heri,S,Sos, Plt. sekretaris DPRD Batubara Izhar Fauzi,SH, dan seluruh anggota DPRD Batubara beserta OPD beserta unsur Forkopimda.
Dalam rapat Paripurna Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Amirtan menyampaikan pandangan umumnya, fraksi PDI Perjuangan berharap dalam penentuan kebijakan pembangunan pada rancangan kua ppas r.apbd tahun 2025 benar – benar memperhatikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seperti perluasan akses infrastruktur daerah baik jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan yang diproritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan di wilayah Kabupaten Batubara.
” Kami mengingatkan pentingnya KUA PPAS R – APBD tahun 2025. Untuk itu kami mengharapkan kepada seluruh komponen yang terkait yang berkaitan dengan KUA PPAS untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sebelum pembahasan dilaksanakan dan memberi dorongan kepada OPD untuk bisa mempercepat akselerasi serapan angggaran sehingga mampu secara efektif digunakan untuk pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat,” ucap Amirtan.
Sementara Fraksi Golkar yang dibacakan Rohadi menyampaikan bahwa Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya terhadap KUA – PPAS tahun anggaran 2025 pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2025 di targetkan sebesar rp. ± (1 trilyun 285 milyar rupiah).
” Setelah kami membaca dokumen kua-ppas. fraksi Partai Golkar cukup mengapresiasi pemerintah kabupaten Batubara yang menyusun target pendapatan tahun anggaran 2025 jauh lebih realistis dibandingkan pada tahun – tahun anggaran sebelumnya, kata Rohadi.
Menurut kami hal ini terlihat dari target yang diitetapkan untuk Variabel pendapatan daerah yaitu PAD yang di targetkan sebesar rp. . ± (146 milyar 637 juta rupiah) dan pendapatan transfer dengan target sebesar rp. . ± (1 trilyun 121 milyar rupiah). nilai target PAD yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2025 pada sektor pajak daerah sebesar rp. . ± (119 milyar rupiah) dan pada sektor retribusi daerah sebesar rp. . ± (4 milyar rupiah).
Menurut pandangan fraksi partai golkar jauh lebih realistis dan wajar dengan mempertimbangkan potensi PAD yang ada dan telah berhasil direaliasikan.
Untuk itu fraksi partai golkar menyarankan agar pada proses pembahasan nantinya nilai target PAD kembali dibahas dengan meninjau realisasi dari target PAD pada dua tahun kebelakang,” ujar Rohadi.
Dilanjutkannya, target belanja daerah pada tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar rp. . ± ( 1 trilyun 272 milyar 316 juta rupiah) dengan variabel target belanja operasi sebesar rp. . ± (917 milyar 6 juta rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja hibah serta belanja bansos.
” Khusus untuk belanja bunga dengan nilai rp. . ± (124 juta rupiah). fraksi partai golkar meminta penjelasan, penggunaan belanja bunga tersebut? apakah ada pinjaman daerah kabupaten batu bara yang harus dibayarkan bunganya diluar pinjaman Pen yang telah dilakukan pada tahun 2020?, terhadap variabel lainnya seperti belanja modal dengan target rp. . ± (143 milyar 812 juta rupiah) belanja tidak terduga sebesar rp. . ± (2 milyar rupiah) belanja transfer sebesar . ± (209 milyar 491 juta rupiah).,” pungkasnya.
” Fraksi partai golkar mencermati sistem penganggaran target belanja daerah pada tahun 2025 disusun sesuai dengan kondisi riil pada tahun anggaran berjalan.” tambah Rohadi.
Kemudian, katanya, setelah membaca dokumen kua-ppas tahun anggaran 2025 fraksi partai golkar dapat memahami bahwa target penganggaran belanja daerah pada tahun 2025 lebih kecil dibandingkan target pendapatan daerah sehingga terjadi surplus anggaran.
Fraksi partai golkar mengapresiasi hal tersebut, mengingat selama kurun waktu 3 tahun terakhir sistem penganggaran belanja daerah yang ditargetkan lebih besar dari pada pendapatan daerah sehingga menyebabkan defisit pada anggaran Kabupaten Batubara.
Rohadi kemudian menjelaskan pembiayaan daerah. Target belanja daerah yang tidak melebihi target pendapatan daerah menyebabkan terjadinya surplus anggaran sebesar rp. . ± (12 milyar 912 juta rupiah) surplus anggaran tersebut merupakan bagian dari pembiayaan daerah dan dipergunakan sebagai pengeluaran pembiayaan dengan tujuan untuk pembayaran cicilan pokok hutang pinjaman Pen kepada PT.Smi yang telah jatuh tempo.
Mengenai hal ini fraksi partai golkar berpandangan secara umum bahwa pembayaran cicilan pokok hutang pinjaman pen kepada PT. Smi tersebut setiap tahunnya cukup membebani anggaran daerah.
Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya yang dibacakan Ahmad Fahri Meliala menyampaikan, Fraksi Gerindra KUA PPAS adalah sebuah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan pemerintah daerah terkait pendapatan belanja serta pembiayaan yang akan di implementasikan untuk periode 1 tahun terkhusus di Kabupaten Batubara, tahun 2025 adalah tahun transisi karena tahun 2025 merupakan periode rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
Kabupaten Batubara tahun 2025-2030.
Terkait dengan hal itu, kata Ahmad Fahri, fraksi gerindra ingin penjelasan dalam pembahasan selanjutnya berkaitan target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025 sebesar rp. ±(seratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
Sementara Fraksi Gerindra mendorong untuk tercapainya target tersebut dari potensi-potensi pendapatan yang ingin dicapai, dan akan lebih baik lagi apabila bisa melampaui dari target yang direncanakan.
” Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa kedepan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih tepat guna dimasa-masa mendatang sehingga defisit anggaran dapat dihindari dan tidak terulang kembali,” kata Ahmad Fahri.
Fraksi PAN dalam pandangan umumnya yang disampaikan Suprayitno mengatakan , fraksi PAN berharap agar pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Batubara untuk terus lebih aktif bergerak menggali sumber potensi PAD Kabupaten Batubara serta secara nyata dan mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik didalam internal Opd, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah, baik dari sisi pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pembangunan di berbagai bidang lainnya.
” Semua itu bertujuan agar target pendapatan daerah terutama di sektor PAD dapat terealisasi minimal 95% dan maksimal 100% dapat tercapai sesuai dengan yang kita inginkan bersama,” sebut Suprayitno.
Fraksi PAN berpandangan target belanja bantuan sosial nominalnya sangat kecil karena belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten Batubara, maka Fraksi PAN berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan target belanja bantuan sosial tersebut,” kami berharap agar bantun sosial masyarakat pendistribusiannya harus dilaksanakan tepat sasaran, perangakat desa dapat melakukan verifikasi data ulang kependudukan warganya terutama masyarakat pra sejahtera yang dimasukan dalam daftar calon penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah,” kata Suprayitno
Fraksi PAN juga berharap terhadap dinas kesehatan Kabupaten Batubara agar meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik di puskesmas atau di ruma sakit daerah Kabupaten Batu bara, ” kami juga berharap pemerintah daerah dapat melakukan survei dan evaluasi untuk perbaikan pelayanan terutama di ruma sakit daerah (RSUD),” Pungkas Suprayitno
Selain itu fraksi Pan meminta penyusunan dan pembahasan KUA – PPAS R. APBD tahun anggaran 2025 harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efesien, efektif, transparan, akuntabel bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan, seperti program BPJS gratis, UMKM dan rumah ibadah dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat kabupaten batu bara sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.
Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya yang disampaikan Syahril Siahaan mengatakan, secara umum fraksi demokrat berpandangan bahwa KUA – PPAS APBD ini adalah langkah awal untuk menuju anggaran keuangan apbd 2025 yang akan dibahas pada rapat-rapat selanjutnya.
Dia juga menyampaikan didalam proses penyusunan anggaran bukan sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian-pencapaian selama periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, jika dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama seharusnya menjadi tolak ukur dalam penyusunan kua-ppas r.apbd tahun 2025 ini.
sehingga ada pola dalam penyusunan R.APBD dan hendaknya dalam implementasinya lebih fokus dan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam R. APBD tersebut, sehingga serapan dan realisasi anggaran dapat sebagaimana mestinya.
Senentara Fraksi PKS dalam pandangan umumnya mendukung serta mendorong rancangan kua ppas tahun anggaran 2025 untuk dibahas secara serius, efektif dan efisien pada setiap komisi yang ada,” kata M. Abduh Afrian Marpaung SKM.
Fraksi Nasdem dalam pandangan umumnya menyampaikan, terkait beberapa hal dalam pembahasan kua-ppas apbd tahun 2025 diantaranya
alokasi dana yang dianggarkan harus tepat sasaran dan tidak mengakibatkan kerugian dalam keuangan belanja daerah.
Organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kab. Batubara agar mengoptimalkan pencapaian indikator sasaran yang menjadi target dari seluruh kegiatan maupun program yang dicanangkan,
Intinya Fraksi Nasdem berharap bahwa lembaga yang terkait dengan pendapatan,agar lebih serius menggali sumber-sumber pendapatan daerah baru,berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga dengan target PAD sebesar : rp ±( seratus empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah ) dapat tercapai secara maksimal dan penggunaan anggaran R – APBD tahun .2025 dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Batubara.
Fraksi PPP dalam pandangan umumnya menyampaikan adapun yang menjadi catatan Fraksi PPP pada R. APBD tahun 2025 antara lain, Fraksi PPP Kabupaten Batubara berharap kepada SKPD terutama kepada pemerintah kabupaten Batubara agar indikator sasaran kemiskinan Kabupaten Batubara 10,68% sesuai dengan target Provinsi atau nasional. IPN (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Batu bara masih tergolong rendah.
Hal ini menjadi kerja kita bersama agar IPM ini tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya dan setiap SKPD agar lebih kooferatif lagi menuju Batubara berkah (berkarakter, energik, responsif, kolaboratif, adaptif dan harmonis)..
Kepada Dinas Pekerjaan umum dan tata ruang, Fraksi PPP meminta agar setiap program yang dilaksanakan sesuai dengan deadline yang ditentukan dan tidak mengurangi kualitas dan kuantitas dari program program tersebut,” pinta Heni Suhandani,SE,SH
Selanjutnya Fraksi PPP memandang cicilan utang harus segera diselesaikan, dan jangan sampai cicilan utang tersebut sampai jatuh tempo, Karena itu bisa membuat citra pemerintah Kabupaten Batubara buruk.
” Oleh karena itu kepada pemerintah Kabupaten Batubara dan OPD agar cicilan utang ini bisa diatasi dan jangan sampai jatuh tempo,” ucap Suhandani.
Fraksi PBB dalam pandangan umumnya :meminta kepada pemerintah Kabupaten Batubara untuk segera merealisasikan berbagai hak-hak PNS/HSN dan Honorer Kabupaten Batubara yang belum terealisasi.
Tujuannya agar PNS /HSN dan Honorer Kabupaten Batubara dapat bekerja dengan serius dan semangat lagi, dan roda ekonomi dapat berputar. Karena selama sekian bulan para
PNS/ HSN dan honorer Kabupaten Batubara senantiasa terus mengeluh, sehinggav dapat menghambat kinerja pemerintah Kabupaten Batubara dan dapat menjatuhkan wibawa pemerintah,” ujar Sarianto Damanik,SE.
Fraksi Nurani Karya Bangsa ( NKB) dalam pandangan umumnya mengapresiasi atas penyampaian nota KUA – PPAS R – APBD yang disampaikan Pejabat Pj . Bupati Batubara H.Heri Wahyudi.
Namun setelah mencermat isi nota KUA – PPAS R – APBD tahun 2025 Kabupaten Batubara, Fraaksi NKB memberikan pandangan dengan beberapa cacatan yang sebagaimana terinci pada beberapa bagian.
Fraksi Nurani Karya Bangsa Kabupaten Batubara berharap penyusunan dan pembahasan kua-ppas r.apbd tahun anggaran 2025 ini harus dilaksanakan secara transparan dan mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat serta mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat kabupaten batubara.
Sabagai upaya nyata dalam membangun kabupaten Batu bara lebih maju dan sejahterah. ” Dengan terselenggaranya apbd 2025 nantinya, kami menyarankan kepada pihak tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kabupaten batubara, untuk dapat menindaklanjuti dan memperioritaskan usulan / pokok-pokok pikiran komisi II dan III serta laporan yang telah diusulkan melalui penyampaian pada saat reses DPRD Kabupaten batubara,” pungkas Mukhlis,Bn.
Dikatakannya, Fraksi Nurani Karya Bangsa juga mendorong pemerintah kabupaten Batubara untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat kabupaten Batubara yang berkaitan dengan peluasan akses infrastruktur, jalan , jembatan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan.
Kemudian lanjutnya, program prioritas lain yang patut diperhatikan adalah peningkatan kualitas SDM. Karena pembangunan SDM dapat menjadi salah satu penopang utama untuk kesejahteraan masyarakat Kab. Batubara.
” Disamping itu, sektor ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupaten batu bara seiring dengan perubahan kebijakan, namun kami ingatkan untuk tetap memperhatikan kualitas sarana dan prasarana termasuk gedung sekolah, fasilitas belajar mengajar serta peningkatan kompetensi guru.
selanjutnya bantuan rumah ibadah diharapkan menjadi pusat perhatian dan menjadi perioritas utama bagi pemerintah untuk dapat ditingkatkan besarannya, karena banyak daerah khususnya kabupaten batu bara membutuhkan perehapan serta pembangunan untuk rumah ibadah.,” sebut Mukhlis, BN. (Solong)
