MEDAN, TOPKOTA.co — Polda Sumut didesak segera menuntaskan kasus pembangunan proyek SMAN 2 Plus Besitang, yang berlokasi di Desa Kampung Lama, Kec Besitang, Kabupaten Langkat yang diduga kuat tidak sesuai nomenklatur yang mengakibatkan terjadinya proyek gagal manfaat sehingga merugikan keuangan negara.
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara kala Edy Rahmayadi masih Gubernur Sumut mengucurkan dana APBD TA 2021-2023 sebesar Rp.36 milyar untuk membangun SMAN2 plus Besitang, namun akhirnya karena tidak sesuai yang direncanakan sehingga SMAN 2 Plus diganti menjadi SMAN 2 Besitang, Kab Langkat.
Dilahan seluas 4 hektar itu sudah berdiri gedung sekolah, asrama putra dan putri, perkantoran dan kantin. Karena tidak sesuai nomenklatur sehingga proyek itu menjadi gagal manfaat, karena sampai saat ini proses belajar mengajar sangat tidak sesuai dengan yang diharapkan, pasalnya siswa-siswinya hanya 18 orang, demikian juga tenaga pengajar hanya 17 orang termasuk kepala sekolah.
“Diminta supaya Kapoldasu Irjen Whisnu Hermawan Februanto segera memerintahkan Tipikor Ditreskrimsus Poldasu menindaklanjuti proyek pembangunan SMAN 2 Plus Besitang yang bersumber dari APBD Pempropsu sebesar Rp 36 milyar tersebut,” desak Aktivis Sumatera Utara, Muhammad Abdi Siahaan.
Pria yang akrab disapa Wak Genk itu mengatakan, pembangunan SMAN2 Plus Besitang itu diduga kuat telah menyebabkan kerugian negara karena tidak sesuai nomenklatur sehingga gagal manfaat.
Dia mengatakan, pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang waktu itu (Tahun 2021/2022) gubernur Sumut dijabat Edy Rahmayadi tidak matang dalam perencanaan dan dipaksakan membangun SMAN 2 plus Besitang.
Diduga kuat, kata Wak Genk, ada kepentingan oknum petinggi di Pempropsu saat itu sehingga memaksakan pembangunan sekolah unggulan tersebut. Sehingga, Poldasu diminta segera mengusut secara hukum.
Dia juga meminta Gubernur Sumut M Bobby Afif Nasution mendorong Polda Sumut mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan SMAN2 Plus Besitang tersebut, mulai dari pengadaan lahan yang diperoleh secara ganti rugi hingga dihibahkan untuk pembangunan sekolah plus tersebut.
Pemerhati pendidikan itu mendesak Poldasu melakukan penyelidikan dari hulu hingga ke hilir, dalam hal ini mulai dari pengadaan lahan yang diduga melibatkan istri oknum pejabat di kantor Gubernur Sumut saat itu, prosedur pengadaan atau pengerjaan proyek hingga besaran anggaran yang digunakan.
Kemudian, memeriksa Razali, Saulina dan Nasir serta Kabid SMA Basir Hasibuan, yang menangani proyek tahap pertama.
Masih kata Muh Abdi Siahaan, lahan seluas 4 hektar itu dibeli oleh pria inisial Raz dari 4 orang warga dengan harga Rp.10.000 permeter. Disebut-sebut RAZ sebagai perpanjangan tangan oknum pejabat di kantor Gubsu, yang kemudian dengan maksud tertentu menghibahkan lahan itu kepada Pempropsu untuk membangun SMAN2 Plus Besitang.
“Ada dugaan bahwa istri pejabat tinggi di Pempropsu itu akan dijadikan pimpinan di SMAN 2 Plus tersebut,” ujarnya.
Dilaporkan Tahun 2024
Diketahui, Proyek gagal manfaat yang diduga tidak sesuai nomenklatur itu dilaporkan masyarakat ke Polda Sumatera Utara pada Jumat 13 September 2024 lalu.
Namun hingga saat ini, penanganan belum ada perkembangan dan menurut pihak oenyidkk Tipikor masih tahap klarifikasi.
Berdasarkan dari laporan yang disampaikan ke Polda Sumut, proyek SMA Negeri 2 Plus Besitang tahap I tahun 2021, pembangunan fisik dikerjakan oleh CV. Wespandel group dengan direktur Bambang Nurdiansyah. Anggaran yang terserap sebesar Rp.12 milyar lebih. Jasa konstruksi perencanaan USB oleh CV Abdi Kriasy dengan konsultan Porman Situmeang dengan anggaran Rp.323,5 juta dan jasa konstruksi pengawasan CV Presisi Tama, Ricardo Surya Pandapotan Manik sebesar Rp.481.921 juta lebih.
Tahap 2 tahun 2022, Pembangunan fisik oleh CV Bintang, direktur Muh Nasir dengan dana sebesar Rp. 10.9 milyar lebih. Untuk jasa konsultasi perencanaan CV.Sakha Sinergi direktur Fahrizal Tri Prasetyo sebesar Rp. 828 juta lebih. Dan, jasa konsultasi pengawasan oleh PT Bumi Toran, konsultan Yusrizal sebesar Rp.776. 145 juta.Sementara pembangunan tahap 3 tahun 2023 oleh CV Nayla Santika Muh Saleh Nasution (direktur) dengan biaya sebesar Rp.3.698 milyar lebih.
Untuk jasa konsultasi perencanaan dipegang oleh PT Republik Enginering Konsultan dengan konsultan Yanis Panel Zebua, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp.97,6 juta lebih serta jasa konsultasi pengawasan dikendalikan oleh CV. Rajawali Enginering Konsultan Boy Elyeser Ginting, anggarannya sebesar Rp.281.661 juta lebih. (Ayu)
