JAKARTA, TOPKOTA.co – Penjabat (Pj) Bupati Batubara Heri Wahyudi Marpaung SSTP MAP menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) penguatan komitmen pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pemberantasan korupsi.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) ini, digelar di Aula Gedung Juang Lantai 3 Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setia Budi Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).
Rakornas ini dihadiri Kemendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Nawawi Pomolango dan Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang diwakili oleh Agustina Arumsari Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi.
Sementara, kehadiran Pj Bupati Heri didampingi Inspektur Daerah, Kepala BKAD, Kepala Bappelitbangda dan Kabag Hukum Kabupaten Batubara.
Adapun agenda kegiatan ini memiliki tema “Penguatan APIP Dalam Bingkai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Dengan diawali penandatangan surat edaran bersama penguatan APIP oleh Mendagri, Ketua KPK dan Kepala BPKP.
Kemudian dilanjutkan dengan penandatangan perjanjian kerjasama pengelolaan MCP oleh Irjen Kemendagri, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, dan Deputi Bidang Kepala BPKP Bidang PPKD. Selanjutnya, penandatangan rencana aksi bersama penguatan APIP oleh Irjen Kemendagri, Deputi Bidang Koordinasi dan supervisi KPK, serta Deputi Kepala BPKP bidang PPKD.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi oleh ketua APPSI, Ketua APKESI, dan ketua APKASI, lalu diskusi panel penguatan APIP.
Ketua BPKP yang diwakili Agustina Arumsari Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi menyampaikan apresiasi kepada KPK dan Kemendagri dengan BPKP. “Penguatan APIP merupakan prioritas mendesak sesuai arahan Pak Presiden. Pengawasan harus memberikan solusi bukan mencari kesalahan. Bapak Presiden berharap berjalan dengan sesuai koridor dan diharapkan mampu mengawal pembangunan,” ucap Agustina.
Sementara itu, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan bahwa KPK senantiasa bersinergi untuk pemberantasan korupsi.
Sedangkan, Mendagri Tito Karnavian berharap bisa dimulai dari hulu untuk melakukan review dalam rapat penganggaran daerah, agar sama-sama berjalan dan mengawal penyusunan APBD sampai sistem potensi agar tidak korupsi. (Solong)
