JAKARTA, TOPKOTA.co – Bareskrim Polri menyetop penyelidikan dugaan kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Polisi menyimpulkan tak ada upaya meretas data pengguna e-HAC.
“Penyelidikan tidak diteruskan,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi, Selasa (7/9/2021).
Untuk diketahui, dugaan kebocoran data pengguna e-HAC ini sebelumnya diselidiki Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dalam penyelidikan, Polri turut menggandeng Kementerian Kesehatan ataupun mitra Kementerian Kesehatan.
“Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Cyber Polri terhadap Kemenkes dan mitra Kemenkes, bahwa tidak ditemukan upaya pengambilan data pada server e-HAC,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memastikan data 1,3 juta pengguna e-HAC tidak bocor. Data yang dimaksud tidak mengalir ke pihak mitra, pihak yang diyakini mengalami kebocoran.
Hal itu ditegaskan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI dr Anas Ma’ruf MKM. Menurutnya, data pengguna eHAC tetap aman di pihak Kemenkes RI. “Kemenkes memastikan bahwa data masyarakat yang ada dalam sistem e-HAC tidak bocor dan dalam perlindungan, data masyarakat yang ada di dalam e-HAC tidak mengalir ke platform mitra,” ungkap Anas dalam konferensi pers Kemenkes RI, Rabu (1/9).
Sementara itu, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiawan menyebut dugaan kebocoran yang dilaporkan vpnMentor tersebut sebenarnya merupakan bagian dari keamanan siber. “Bahwa apa yang terjadi saat ini bukan terkait kebocoran data, ini bagian dari proses. Kalau di keamanan siber mengenalnya threat information sharing,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI, Michael Anggi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/9/2021) mengatakan, aplikasi Elektronic Health Alert Card (e-HAC) dan aplikasi PeduliLindungi dirancang oleh beberapa kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan tujuan untuk mengontrol laju pandemi Covid-19.
Dirinya pun mendapat informasi ada sekitar 1,3 juta data pengguna aplikasi e-HAC yang diduga bocor. Adapun beberapa data yang bocor yakni nama, alamat rumah, nomor ID, dan rumah sakit tempat melakukan tes Covid-19. Yang paling menghebohkan adalah data vaksin Presiden Joko Widodo termasuk dalam data yang bocor ke publik.
GMKI menyampaikan bahwa kebocoran data e-HAC dan PeduliLindungi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Selama berbulan-bulan penanganan Covid-19, Presiden Jokowi dan jajarannya telah berupaya keras membangun kepercayaan rakyat terhadap kebijakan Pemerintah. Berdasarkan data, terlihat ada peningkatan penggunaan vaksin dan menurunnya kasus Covid-19 di berbagai daerah. Jangan sampai ada kebocoran data ini, karena semua upaya Pemerintah menjadi sia-sia,” ujar Anggi.
Menurut Michael Anggi, persoalan keamanan dan kerahasiaan data pribadi adalah hal yang krusial dan sensitif. Kebocoran data dapat membahayakan privasi masyarakat. “Data vaksin Presiden Jokowi saja bisa bocor, apalagi data pribadi masyarakat Indonesia, ini sangat menghawatirkan,” ujar Anggi. (AF)
