SERGAI, TOPKOTA.co – Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (TGTRA) di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Senin, (8/3).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kabid Penataan dan Pemberdayaan BPN Sumut Sontian Siahaan, Kepala BPN Sergai Joko Sutari SH Serta para Kepala OPD.
Bupati Serdang Bedagai H Darma Wijaya dalam sambutannya mengatakan, pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah merupakan hal penting dalam mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria. Dengan adanya Tim Gugus Tugas GTRA, semoga hal itu dapat terwujud segera.
“Banyak manfaat yang akan diperoleh dari pembentukan GTRA ini, mulai dari mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilik tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu lanjut Bupati, GTRA mampu menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan memperbaiki lingkungan hidup melalui pelaksanaan sistem penataan agraria berkelanjutan.
“Jika ada perusahaan swasta atau PTPN yang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunananya (HGB) yang sudah habis atau yang bakal habis dalam waktu dekat. Diharapkan Tim GTRA mampu membantu tugas pemerintah untuk mengambil kembali haknya kembali dan nantinya ini akan digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Bupati
Bupati juga mengatakan, selama ini aset Pemkab Sergai dimiliki dengan cara membeli atau ganti rugi. Padahal uang yang digunakan seharusnya bisa dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Beliau juga Berharap GTRA dapat menjalankan tugasnya untuk menata aset dan perlahan-lahan dilakukan pengalihan penguasaan tanah dari perusahaan ke masyarakat demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Sergai,
“Selain masalah pertanahanan, pada kesempatan ini juga disampaikan agar masyarakat memahami jika tanggungjawab perbaikan akses jalan bukan hanya ada di pemerintah, namun juga pengguna jalan seperti perusahaan dan PTPN yang menguasai HGU. Hal ini perlu disampaikan agar kita tidak langsung menyalahkan satu pihak saja. Mari kita bersama-sama cari solusi yang sinergis dan produktif,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Kantor BPN Sergai Joko Sutari SH mengatakan, pembentukan GTRA ini merupakan tindak lanjut Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang agraria. “Pelaksanaan pembatasan akses yang dimiliki oleh pihak swasta ataupun PTPN dilakukan demi menumbuhkan ekonomi masyarakat dan nantinya tentu akan berpengaruh terhadap taraf hidup masyarakat,” ujarnya.
Sementara Kabid Penataan dan Pemberdayaan BPN Sumut Sontian Siahaan mengatakan, saat ini baru ada 4 Kabupaten di Sumut yang membentuk GTRA. “Ada banyak fungsi GTRA selain legalitas aset. Salah satu yang paling penting adalah penataan aset karena saat ini banyak yang masih belum tertata dengan baik. Belum lagi permasalahan konflik agraria. Dengan adanya GTRA ini, semoga permasalahan tersebut mendapat solusi terbaik,” ujarnya. (End)
