LABUHANBATU, TOPKOTA.co – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melibatkan stakeholder terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas P2KB, DPRD, Diskominfo, Dinas Hanpang, DP3A, BAPPEDA, Komisi empat DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Kemenag, Camat, Kapus, PKK, Pokja empat, Kades dan Lurah, sepakat dan komitmen menurunkan volume angka stunting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
Langkah tersebut diawali dengan Rapat Rembuk Stunting T.A.2022 di aula Platinum Hotel Rantauprapat jalan SM Raja Kecamatan Rantau Selatan, Kamis (30 /6/2022).
Wakil Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Labuhanbatu Ir Muhammad Yusuf Siagian MMA melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu H Kamal Ilham SKM MM menyebutkan, rembuk stunting diharapkan dapat memperkuat komitmen Tim Konvergensi Stunting Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, kecamatan dan desa, serta dapat meningkatkan kerjasama dengan segala potensi yang ada dalam masyarakat dengan tugas dan fungsinya, baik melalui intervensi sensitif dan spesifik.
“Saya berharap dengan adanya pertemuan ini dapat meningkatkan koordinasi kegiatan penurunan stunting di Kabupaten Labuhanbatu,” harapnya.
Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Labuhanbatu Friska E Simanjuntak SKM MKM, mengatakan permasalahan stunting tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya. Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya stakeholder yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitive, memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkodinir dan terpadu kepada sasaran prioritas.
Kabupaten Labuhanbatu terus berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, salah satunya dengan mengadakan rembuk stunting sesuai dengan 8 aksi konvergensi stunting.
“Penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting. Dalam pelaksanaannya upaya konvergensi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi,” ujar Friska.
Dijelaskan Friska, dalam aksi konvergensi penurunan stunting terdapat 8 aksi konvergensi yang harus dilakukan oleh masing-masing kabupaten atau kota dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di kabupaten/kota. “Rambut sebanding merupakan aksi ketiga yang harus dilakukan oleh kabupaten setelah memperoleh hasil pada analisis situasi serta rancangan rencana kegiatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Labuhanbatu. Tujuan diadakannya rembuk stunting ini untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting di Kabupaten terintegrasi,” ujarnya.
Rosidah Rohnah Berutu SKM MKes Satgas TIPPS Provinsi Sumatera Utara selaku narasumber menjelaskan tentang pentingnya penanganan stunting dan tata cara penanganan Stunting sejak dini, yang diawali dari pelayanan awal menikah, bumil hingga melahirkan. Menurutnya, pemantauan dan intervensi stanting perlu dilakukan sebelum dan setelah kelahiran.
Rembuk stunting tersebut dirangkai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Aksi Konvergensi Percepatan Stunting, diawali dengan pernyataan ikrar yang berbunyi, bahwa pihak terkait berkomitmen dan menyatukan tujuan serta bersemangat dalam mendukung dan bersinergi dalam konvergensi koordinasi dan konsolidasi pencegahan stunting melalui intervergensi gizi sensitif dan spesifik di Kabupaten Labuhanbatu.
Sedangkan hasil dari Rembuk Stunting yaitu seluruh stakeholder menyepakati sasaran dari desa-desa prioritas penanganan stunting, menyepakati rumusan kegiatan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir rkpd Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022, menyepakati bahwa pemerintah sesa lokasi prioritas akan meningkatkan alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait dengan percepatan penurunan stunting dalam rancangan APBDes Tahun 2022 dan 2023.
Dari data terpadu statistik, di Kabupaten Labuhanbatu tercatat ada 237 balita status stunting yang tersebar di sembilan kecamatan dan lima belas Puskesmas. dan ditargetkan penurunan hingga 14% ditahun 2024, dan 23,45% ditahun 2022. (Dy)
