SCROLL KE ATAS UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Pemkab Karo Hadiri Workshop TPAKD se-Sumut

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on skype
Pemkab Karo Bidang Perekonomian Setdakab saat menghadiri Workshop TPAKD se-Sumut di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Medan Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (19/1/2023). (Foto: John Ginting)

TANAH KARO, TOPKOTA.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menghadiri acara Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut), di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Medan Jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (19/1/2023).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Arief S Trinugroho pada pembukaan Workshop TPAKD se-Sumut menyampaikan, kegiatan ini didorong untuk terus mempertahankan Indeks Inklusi Keuangan Sumut sebesar 95,58% pada tahun 2022.

“Antara lain dengan mendorong pemanfaatan produk serta pembekalan kepada calon konsumen, agar pemilihan ragam produk dapat sesuai kebutuhan, hak, kewajiban, manfaat dan resiko,” ungkapnya.

Dijelaskannya, di tahun 2023 ini, ada lima program kerja TPAKD, yakni ekosistem desa inklusi/wisata, perempuan maju, unggul dan terhormat, UMKM bermartabat, one village one agent dan sinergi aksi literasi dan inklusi. Program ini untuk mempermudah akses keuangan formal masyarakat di desa.

“Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang diselenggarakan oleh OJK pada tahun 2022 silam, Indeks Inklusi Keuangan di Provinsi Sumut sebesar 95,58% atau tertinggi ke-2 secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Hasil ini sangat menggembirakan dan harus tetap dipertahankan ke depan,” ujar Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho.

Untuk itu, Arief mengimbau kepada seluruh stakeholder agar memberikan literasi keuangan yang memadai kepada masyarakat Sumut, dan teliti dalam menggunakan layanan jasa keuangan, baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana.

“Jadi kita perlu berhati-hati banyak penghimpunan dana pinjaman sifatnya online, aksesnya sangat mudah, cepat cairnya, tapi setelah itu kita terjebak,” jelasnya.

Sebagaimana roadmap TPAKD Tahun 2023, peningkatan produk dan layanan keuangan syariah, untuk itu agar daerah-daerah yang memiliki potensi peningkatan ekonomi syariah dapat menyasar program keuangan yang berbasis syariah. Selain itu, program literasi/inklusi dapat dimulai dari lingkup yang lebih kecil, yaitu pedesaan atau kelurahan di masing-masing daerah.

Selaku Koordinator TPAKD Sumut, Arief juga berharap agar setiap kabupaten/kota membentuk ekosistem desa/kampung dalam mewujudkan pemerataan inklusi keuangan dan literasi keuangan, serta meningkatkan peran BUMDES/BUMDESMA agar ekonomi Sumut dapat bertumbuh lebih baik di tahun 2023.

Dia berharap, dengan program kerja ini seluruh OPD dan pelaku industri jasa keuangan syariah dapat terus berkaloborasi dan bersinergi mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi di Sumut.

Tampak hadir dalam workshop TPAKD, Deputi Direktur Kantor OJK Regional 5 Sumbagut Wan Zulfahri, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait, Asisten Bidang Prekonomian 33 Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim TPAKD Kabupaten/Kota dan para Kepala Bagian Prekonomian di 33 Kabupaten/Kota se-Sumut, termasuk Pemkab Kabupaten Karo. (John Ginting)