ASAHAN, TOPKOTA.co – Melalui Video Conference (VidCon), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumut gelar Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provsu Tahun 2021 dengan Kementerian Dalam Negeri. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Wagubsu, Ketua DPRD Provsu dan Sekda Provsu membuka langsung pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan, Kamis (23/04).
Musrenbang tersebut juga turut disaksikan Irjen Kemendagri, Tumpak Simanjuntak dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sumut, termasuk Kabupaten Asahan, yang diikuti oleh Bupati Asahan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Kepala Bappeda Kabupaten Asahan.
Dalam sambutannya Gubsu menegaskan bahwa penanganan Covid-19 di Sumut sudah ditetapkan berada dalam status tanggap darurat hingga 20 Mei 2020. “Untuk itu, berbagai upaya penanganan akan terus kita tingkatkan, baik fasilitas kesehatan, ketersediaan perlengkapan medis, penyiapan jaringan pengamanan sosial maupun edukasi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam mengantisipasi dampak covid-19 yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Gubsu.
Gubsu juga sampaikan untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemprovsu akan melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan dan realokasi anggaran. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional yang pemanfaatannya digunakan untuk belanja kesehatan, social safetynet atau jaringan pengamanan sosial, price stabilization, stimulus ekonomi untuk menggerakkan kembali roda perekonomian melalui penyelenggaraan pasar murah yang aman dan terjaga, disiplin social distancing dan subsidi angkutan untuk distribusi bagi petani dan nelayan.
“Saya minta agar Kepala Daerah langsung mengantarkan bantuannya ke rumah-rumah, sehingga bantuan yang kita berikan tepat sasaran dan masyarakat tidak berkumpul dijalanan yang mana dapat menjadi salah satu cara penyebaran virus Corona,” tukas Gubsu.
Lebih lanjut dirinya juga meminta seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara, agar memberikan data yang lengkap kepada Pemerintah Provsu tentang masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang tidak mendapat bantuan terutama bantuan PKH dan APBN, agar Pemprovsu dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan namun terkena dampak virus Corona. (Dad)
