BATUBARA, TOPKOTA.co – Awalnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Batubara dibawah managemen baru untuk mendapatkan penyertaan modal dari Pemkab Batubara membuat program sangat menggiurkan.
Soalnya sewaktu rapat dengan Komisi 2 DPRD Batubara yang salah satu tupoksinya mengenai BUMD, managemen PT Pembangunan Batra Berjaya sebagai (BUMD) milik Pemkab Batubara mengajukan proposal yang cukup menarik.
Namun seiring berjalannya waktu, BUMD PT PBB bukannya mendirikan kilang padi. Namun mereka (BUMD) milik Pemkab Batubara itu malah memilih bisnis agen beras (distributor beras bansos sembako ke e-waroeng).
Demikian dipaparkan Ketua Komisi 2 DPRD Batubara Ali Hatta kepada sejumlah wartawan di ruang Komisi 2 DPRD Batubara di Lima Puluh, Senin (22/6).
Lebih lanjut Ali Hatta mengatakan, saat itu BUMD PT PBB mengajukan 4 proposal bisnis untuk mendapatkan suntikan dana segar dalam bentuk penyertaan modal Pemkab Batubara sebesar Rp. 40 Miliar.
Keempat proposal tersebut disebutkan Ali Hatta yakni Pertama, BUMD akan mendirikan kilang padi untuk menampung gabah petani yang rendah dipasaran. Kedua, PT.PBB akan membuat solar cell untuk seluruh lampu jalan di Kabupaten Batubara untuk mengurangi pembayaran PPJ (Pajak Penerangan Jalan) ke PLN.
Proposal ketiga yang terlihat menggiurkan adalah program PT PBB untuk mendirikan industri hotel menyambut industri Kuala Tanjung. Proposal keempat yang tidak kalah menggiurkan yang diajukan PT PBB adalah program bisnis di kawasan industri Kuala Tanjung.
“Maka melihat prospek yang diajukan oleh managemen PT PBB, maka kita di Komisi 2 (DPRD Batubara) tertarik dan menyetujui dana penyertaan modal sebesar yang mereka ajukan. Kalau usaha BUMD menjadi agen beras, Komisi 2 menilai tidak menarik. Kalau pada saat itu yang diajukan, mungkin lain sikap kita,” ucap Ali Hatta yang diamini anggota Komisi 2 lainnya.
Menurut hemat Ali Hatta, bila 4 bidang usaha sesuai proposal yang diajukan benar-benar dilaksanakan akan menjadkan BUMD survife.
Terkait melencengnya usaha BUMD dari yang diajukan sebelumnya, Komisi 2 akan meningkatkan pengawasan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD PT PBB.
Diakui Ali Hatta, hingga saat ini belum ada laporan dari BUMD Batubara terkait 4 bidang usaha tersebut. Bahkan efektifitas penggunaan dana yang disuntikkan ke BUMD menurut penilaian Komisi 2 belum terlihat.
“Akan kita evaluasi BUMD nantinya di P.APBD Batubara Tahun 2020),” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Menjawab besaran dana penyertaan modal yang telah disuntikkan ke PT PBB disebutkan Ali Hatta sebesar Rp.12 Miliar Tahun 2020 yang diberikan secara bertahap. Begitu pula mengenai kekurangan dari total suntikan ke BUMD sebesar 40 Miliar disebutkan Ali Hatta juga akan diberikan secara bertahap sesuai keuangan daerah.
Sedangkan mengenai evaluasi BUMD dikatakan Ali Hatta berbeda dengan OPD (organisaai perangkat daerah). Untuk BUMD minimal 3 atau 6 bulan terkait monitoring dan pengawasan. “Info yang kita dapat pada Juli nanti laporan BUMD masuk jadi disitulah kita lakukan evaluasi,” pungkas Ali Hatta.
Sementara baik Direktur Utama PT Pembangunan Batra Berjaya Rapolo Siregar maupun Direktur Operasional Syarkowi Hamid ketika hendak dikonfirmasi wartawan di kantor BUMD di Jalinsum Desa Suka Raja Kecamatan Air Putih tidak berhasil.
Menurut Manager Unit Perumahan BUMD Suheidi kedua petinggi BUMD tersebut sedang tugas luar. “Pak Dirut sedang diluar. Demikian pula Direktur Operasional sedang ada urusan di Lima Puluh. Sementara saya tidak berwenang menjawab,” sebut Suheidi. (Solong)
