Serdang Bedagai – Polemik penggunaan pukat trawl di wilayah perairan Serdang Bedagai kembali mencuat setelah nelayan tradisional menyampaikan keluhan mereka kepada DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
Sejumlah nelayan dari berbagai desa menilai keberadaan kapal pukat trawl atau pukat tarik sangat merugikan nelayan tradisional karena masuk ke wilayah tangkapan mereka.
Sarul, nelayan asal Desa Sialang Buah, meminta agar pemerintah bersama aparat terkait segera menertibkan kapal-kapal tersebut. “Kami berharap kapal pukat tarik segera ditertibkan agar tidak mengganggu nelayan tradisional,” ujarnya.
Senada, Syamsul Bahri, nelayan Desa Nagalawan, berharap DPRD khususnya Komisi B dapat memberi batasan yang jelas terhadap operasional pukat trawl. “Kami minta Komisi B bisa bantu memberi batasan terhadap operasional kapal pukat trawl yang masuk ke zona tangkapan nelayan tradisional,” katanya.
Hal serupa juga diungkapkan Yusran, nelayan lainnya. Ia menyebut persoalan pukat trawl ini sudah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang berarti. “Masalah pukat trawl ini sudah lama dan merugikan kami. Kami minta bantuan DPRD Sergai agar bertindak,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kasatpol Air Polres Sergai, AKP Perdamaian Sitinjak, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah preventif berupa patroli dan penindakan. “Kami sudah mengamankan sejumlah kapal pukat trawl, tapi kami terkendala keterbatasan anggaran untuk melakukan patroli rutin,” jelasnya.
Meski demikian, lanjut Sitinjak, Satpolair tetap menjalin koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga perairan Sergai agar aktivitas pukat trawl tidak semakin merugikan nelayan lokal.
Sementara itu, pihak DPRD Sergai, khususnya Komisi B yang diwakili Sutrisno, diyakini mampu memberikan solusi konkrit terhadap persoalan ini. “Saya yakin Komisi B yang diwakili Sutrisno dapat menyelesaikan masalah keberadaan pukat trawl yang meresahkan nelayan tradisional di Sergai,” ungkap salah satu perwakilan masyarakat.
End
