MEDAN, TOPKOTA.co – Kantor Camat Medan Perjuangan di Jalan Pendidikan Kelurahan Tegal Rejo, memanas, Senin (27/3/2023). Pasalnya, belasan warga yang hendak menghadap camat guna menyampaikan permohonan agar kepling mereka diganti, dihadang puluhan preman.
Preman ini juga mengancam akan ‘menggiling’ warga lingkungan 9 yang hendak melaporkan sejumlah prilaku oknum kepling 9 berinisial Kar tersebut, yang diduga melakukan pungli pengurusan KTP, serta berbagai sikap arogansi yang selama ini dipertontonkannya.
Hamdani Daulay kepada wartawan usai menyampaikan surat permohonan pemberhentian Kepling 9 kepada Camat Medan Perjuangan Zul Ahyudi Solin, kemarin, yang tembusannya disampaikan kepada Walikota dan DPRD Kota Medan, menyampaikan tujuan awalnya hanya memohon mediasi camat agar warga bisa meyampaikan aspirasinya, tetapi sejumlah oknum preman terus mengepung mereka dan mengintimidasi warga.
Karena merasa terdesak, wargapun melawan, bahkan seorang ibu berteriak kencang hingga membuat seluruh pegawai kantor camat berhamburan keluar. Bukan saja ibu ini, warga lainnya juga menuding Kepling Kar seorang provokator di lingkungannya, bahkan sejumlah warga menyampaikan kekecewaannya karena pernah mengurus KK dimintai sejumlah uang oleh oknum kepling.
Hamdani menyampaikan, persoalan memang bermula dari saluran air mereka yang dirusak oknum kepling. Dahulunya, orang tua mereka sudah membuat kesepakatan, dimana mendiang ayah dari si oknum kepling memberikan izin saluran air yang dipergunakan warga, Pak Dahlan, melewati tanah oknum kepling ini. Tetapi kini dirusak oknum kepling, padahal itu satu satunya akses saluran air mereka.
Tapi, sekarang ini bukan persoalan itu saja, warga kini mulai bermunculan menyampaikan kekecewaannya atas kepemimpinan oknum kepling. Masalah bansos, pengurusan KTP/KK yang berbiaya besar pun mencuat.
Sebelumnya, warga memang sudah melaporkan oknum kepling ke Lurah Sidorame Timur, Tinambunan. Tapi mediasi ini tak berhasil, bahkan oknum kepling ini dihadapan warga dan pak lurah menyatakan dirinya mundur dari jabatannya.
Tapi belakangan, oknum kepling ini menarik kembali ucapannya dan bahkan menebar isu yang sangat keji kepada keluarga Pak Dahlan.
Selanjutnya, Hamdani selalu anak Pak Dahlan menyampaikan surat ke Walikota Medan soal ucapan kepling beberapa waktu lalu, bahwa ia seperti akar pohon beringin yang sulit dicabut.
Mendengar itu, keluarga Pak Dahlan mencoba melakukan perlawanan, hingga mendapat dukungan dan simpati warga. Warga yang merasa terzolimi dan terdampak akibat limbah yang terbuang ke jalan karena penghancuran saluran air itu, maupun persoalan pungutan-pungutan yang mencekik leher untuk pengurusan KK/KTP, bersama-sama menuju kantor camat, Senin kemarin.
Rupanya rencanya kegiatan ini ‘bocor’, sehingga sejumlah preman diduga kuat orang suruhan oknum kepling itu langsung mencecar warga dengan intimidasi.
Hamdani pun sempat mempertanyakan kehadiran oknum preman itu kepada camat, tapi sedikitpun camat tidak menghiraukannya, seolah-olah beliau merestui kehadiran orang yang tidak berkepentingan dalam urusan warga.
Walhasil, keteganganpun tak dapat dihindari, warga berteriak hebat, khususnya soal keberatan atas kutipan Rp20.000 bagi warga menerima bansos, bahkan pengurusan KTP/KK yang berbiaya hingga Rp150 ribu.
Dan, keributan ini nyaris membuat suasana semakin keruh dan berpotensi terjadi baku hantam, untung saja ada seorang Polwan disana, sehingga aksi premanisme dapat terhindari.
Keberpihakan oknum camat kepada kepling 9 menjadi tandatanya besar warga, karena setelah peristiwa itu, pihak kecamatan memposting di situs kecamatan bahwa persoalan sudah selesai atau damai. Karena, camat menilai persoalan ini hanya seputar drainase atau saluran air (parit) Pak Dahlan yang dihancurkan oknum kepling.
“Ini bukan persoalan drainase lagi, lihat saja, warga yang datang ke kantor camat minta oknum kepling diganti, lihat saja arogansinya, untuk apa ada oknum preman, apa kepentingan mereka, kok berani mengintimidasi kami, akan menggiling kami, maksudnya apa, kami kan hanya mohon mediasi tadinya, kok jadi begini,” ujar Hamdani.
“Kami sudah menyampaikan surat kami kepada camat yang tembusannya disampaikan kepada Walikota dan DPRD Medan, yang intinya meminta kepling diganti, sekaligus meminta seluruh kinerjanya menyangkut penyaluran fasilitas fasilitas dan pemko Medan diusut tuntas. Kami takut ada data fiktif, termasuk kami juga bingung data kepling yang tertera di papan pengumuman Kantor Lurah Sidorame Timur bernama Asrul Fahmi, sedangkan yang kami ketahui oknum kepling ini bernama Karsih,” tutupnya. (red)
