BATUBARA, TOPKOTA.co – Menyikapi beredarnya isu miring di tengah – tengah masyarakat dengan adanya tudingan keterlibatan Pemkab Batubara melakukan pemungutan biaya terhadap penjemputan TKI asal Batubara di Malaysia, dibantah keras oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Batubara.
“Pemkab tidak ada melakukan pemungutan biaya sepeserpun atau menyuruh orang untuk melakukan pengutipan uang terhadap penjemputan TKI kita yang berada di Malaysia, kalau pun itu ada terjadi, itu bukan tanggungjawab Pemkab Batubara,” tegas Kepala dinas tenaga kerja (Kadisnaker) Kabupaten Batubara Erinaldo kepada sejumlah wartawan saat temu Pers, Selasa (22/09) di Limapuluh.
Lanjutnya, diperkirakan sebanyak 447 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Batubara, yang tidak bekerja dan terlantar di negara jiran Malaysia dikarenakan adanya dampak wabah Covid-19 akan dilakukan penjemputan sebanyak dua tahap.
Lebih lanjut dikatakannya, perencanaan penjemputan TKI warga Batubara di Malaysia merupakan misi kemanusiaan yang dilakukan Pemkab Batubara. Pemkab Batubara menanggung transportasi dari pelabuhan Port Klang – ke Pelabuhan Tanjung Balai. “Selanjutnya dari Pelabuhan Tanjung Balai kita antarkan ke tempat karantina dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan,” ujar Erinaldo.
Dia juga menyebutkan, dalam urusan penjemputan TKI di Malaysia ini, Pemkab Batubara jangan di kambing hitamkan, apalagi dituding melakukan pemungutan biaya terhadap TKI. “Itu saya bantah keras, sementara urusan Disnaker hanya sebatas surat menyurat terhadap penjemputan TKI kita,” pungkas Erinaldo.
Erinaldo juga mengakui akibat dampak Covid – 19 saat ini, Pemkab Batubara hanya mempunyai anggaran terbatas. (Solong)
