LANGKAT, TOPKOTA.co – Pendataan penerima Bantuan Sosial (Bansos) terdampak Covid-19 di Kabupaten Langkat telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Hal ini ditegas Kadis Sosial Kabupaten Langkat Hj Rina Wahyuni Marpaung saat ditemui di ruang kerjanya Kantor Dinsos Langkat, Jumat (15/5).
Teknis pendataannya papar Rina, dilakukan oleh pihak Desa dan Kelurahan dengan melibatkan aparatur pemerintahan paling bawah, yang langsung dan mengerti kondisi setiap warga di suatu dusun atau lingkungan, yaitu Kepala Dusun (Kasus) dan Kepala Lingkungan (Kepling).
“Jadi data warga yang akan menerima Bansos tepat sasaran, yakni mereka yang benar-benar terdampak Covid-19,”pungkasnya.
Setelah data dikumpulkan sambung Rina, penetapan datanya ditetapkan melalui musyawarah Desa dan Kelurahan dan melibatkan Kades, Lurah, BPD, Babinsa, Babinkamtibmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kadus dan Kepling, dan unsur elemen masyarakat lainnya yang diperlukan.
Data yang telah ditetapkan melampirkan berita acara musyawarah, baru kemudian disampaikan ke Pemerintah Kecamatan, selanjutnya diteruskan kepada tim Gugus Tugas Covid-19 Langkat, dalam hal ini Dinas Sosial.
“Jadi data yang diterima Dinsos bersumber dari Desa/Kelurahan. Jika diminta, Dinsos siap membuka data dan membandingkan dengan data yang sudah dihimpun oleh Desa/Kelurahan,” pungkasnya.
Selain itu, Kadis Sosial menjelaskan, adapun yang dijadikan rujukan melakukan pendataan adalah kelompok masyarakat miskin yang berasal dari keluarga miskin bukan penerima bantuan PKH atau bantuan lainnya, serta masyarakat rentan miskin terdampak Covid-19 yang hilang sumber mata pencarian.
“Jadi pendataanya mempedomani UU No 13 tahun 2011 tentang fakir miskin, yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri dan keluarga,” paparnya.
Kriteria penerima sambung Rina, yakni pelaku usaha ekonomi non formal, misalnya penjual kue, jajanan sekolah, penjual makanan ditempat hiburan, penjajak makanan keliling dan asongan di pinggir jalan, buruh pabrik yang dirumahkan (PHK) bukan merupakan buruh tani, termasuk TKI yang dipulangkan dari luar negri, supir angkutan umum, tukang becak maupun angkutan online, guru madrasah, guru ngaji, guru honorer non sertifikasi, tukang parkir, mubaligh dan pendeta, penggali kubur, pemandu wisata dan petugas parkir di kawasan wisata.
Pada penyalurannya terang Rina, jika ada yang merasa bantuan sembako itu tidak tepat sasaran, agar segera melaporkan. “Pelaporannya, ke kantor Desa dan Kelurahan setempat, jika sesua kriteria data akan dientry (diubah) susulan, dengan dimasukkan atau mendapatkan peralihan dari warga yang lebih mampu, sehingga menerima Bansos Covid-19,” katanya.
Saat ini menurutnya, pihaknya sedang melakukan pendataan ulang untuk penerima Bansos dari Pemrovsu senilai Rp36.349.650.000 untuk 161.554 KK (Kepala Keluarga). Bahkan nantinya, Langkat juga menerima Bansos dari Kementerian senilai Rp600 ribu satu KK perbulan, lebih kurang untuk 65 ribu KK. (AS)
