IKLAN - SCROLL KE BAWAH UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

JWI Desak Cabut Izin Sekolah Abdi Sukma di Medan Akibat Perlakuan Tidak Manusiawi Terhadap Siswa

MEDAN, TOPKOTA.co – Wakil Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI), Budi Napitu, mendesak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, untuk mencabut izin operasional Sekolah Abdi Sukma di Medan Johor. Desakan ini muncul setelah insiden memilukan di mana seorang siswa kelas 4 dipaksa belajar di lantai selama tiga hari akibat tunggakan uang SPP.

Kejadian tersebut terungkap setelah video yang diunggah oleh Kamelia, ibu sang siswa, viral di media sosial. Dalam video itu, anaknya terlihat duduk di lantai, sementara teman-temannya duduk di bangku seperti biasa. “Sebagai orang tua, saya merasa sangat kecewa. Anak saya diperlakukan tidak adil hanya karena masalah keuangan,” ujar Kamelia dengan emosional.

Peristiwa yang terjadi sejak Rabu (8/1) ini menuai kritik tajam dari masyarakat dan berbagai pihak. Budi Napitu menilai bahwa tindakan pihak sekolah menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pendidikan. “Sekolah seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi siswa, bukan tempat yang mempermalukan mereka. Ini jelas pelanggaran terhadap hak anak,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihak sekolah harus segera meminta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat. Jika tidak, JWI bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat menuntut keadilan bagi siswa yang menjadi korban perlakuan tidak manusiawi tersebut.

Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti diminta segera cabut ijin sekolah merusak dunia pendidikan dan mengambil langkah tegas menyelidiki kasus ini.

Hinggi kini Dinas Pendidikan Kota Medan dibawah naungan BENNY SINOMBA SIREGAR belum memberikan keterangan untuk memberikan titik terang merusak citra pendidikan di Kota Medan.

Masyarakat berharap insiden ini menjadi pelajaran bagi sekolah-sekolah lain agar lebih bijak dalam menghadapi masalah serupa. Perlakuan yang tidak pantas terhadap siswa tidak hanya mencederai psikologis anak, tetapi juga mencoreng nama baik dunia pendidikan.

Kasus ini terus berkembang, dan perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah dalam menangani masalah tersebut. (Ayu)

BERITA TERKINI

BERITA TERPOPULER