Sergai, – Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kembali aktif setelah sempat vakum selama lebih dari satu tahun.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Forwakum Sergai, Darmawan, dalam audiensi bersama Bupati Sergai H. Darma Wijaya di ruang kerja Bupati, Rabu (25/6/2025).
Didampingi Sekretaris Rimpun Sihombing, Bendahara Rizky Rayanda, serta jajaran pengurus lainnya, Darmawan menjelaskan bahwa pelantikan kepengurusan Forwakum akan digelar pada Agustus mendatang.
Ia berharap, keberadaan Forwakum bisa menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Sergai, khususnya dalam menyampaikan informasi hukum yang akurat, mencerdaskan masyarakat, dan membendung penyebaran informasi menyesatkan.
“Melalui wadah ini, kami ingin hadir sebagai bagian dari solusi. Kami sudah melakukan pendampingan kepada masyarakat, terutama agar tidak menjadi korban dari oknum yang mengaku wartawan tapi justru memanfaatkan profesi untuk menakut-nakuti warga,” ujarnya.
Bupati Sergai H. Darma Wijaya menyambut baik kehadiran kembali Forwakum dan mengapresiasi komitmen organisasi tersebut dalam menjaga marwah jurnalistik hukum.
Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan, namun harus dilakukan secara profesional dan berimbang.
“Wartawan itu mitra strategis. Tapi harus menjaga integritas, tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau tendensius. Masyarakat sekarang butuh informasi yang mencerahkan, bukan yang membuat gaduh,” ujar Bupati yang akrab disapa Wiwik.
Darma Wijaya juga menyoroti fenomena menjamurnya wartawan dadakan yang tidak memahami kaidah jurnalistik dan hukum. Ia berharap Forwakum bisa menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik terhadap media.
“Kita ingin masyarakat percaya pada media. Makanya harus dijaga kredibilitas dan etika wartawan. Kalau masyarakat sudah percaya, informasi apapun akan mudah diterima,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menjelaskan sejumlah tantangan pembangunan daerah, seperti keterbatasan anggaran hingga persoalan alih status jalan dari desa ke kabupaten atau provinsi.
Menurutnya, banyak mispersepsi di tengah masyarakat karena informasi yang tidak utuh. Untuk itu, ia mengajak wartawan agar turut memberikan pemahaman yang benar melalui pemberitaan yang konstruktif.
“Tidak semua bisa dibangun sekaligus. Kita harus melihat prioritas dan regulasi. Tugas media adalah menjelaskan itu kepada masyarakat, bukan justru memperkeruh suasana,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati H. Adlin Tambunan mengingatkan agar wartawan, terutama yang tergabung dalam Forwakum, menghindari pemberitaan yang belum jelas kebenarannya.
Ia mendorong para jurnalis untuk melakukan konfirmasi langsung agar tidak terjadi kesalahan persepsi.
“Kalau bisa, konfirmasi datang langsung. Jangan hanya lewat WA, karena bisa disalahartikan. Apalagi kalau sampai disebar tanpa konteks,” ujarnya.
Adlin berharap, agar media bisa menjadi penyambung informasi yang adil dan tidak ikut memperkeruh situasi dengan narasi-narasi yang memecah belah.
End
