DAIRI, TOPKOTA.co – Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (FPM-SU) mengecam keras dugaan maraknya praktik penyalahgunaan BBM subsidi serta aktivitas pertambangan galian C ilegal yang diduga masih terjadi di Kabupaten Dairi. Kondisi ini dinilai telah merugikan negara, merusak lingkungan, dan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang taat hukum.
FPM-SU menilai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik-praktik ilegal tersebut terus berlangsung. Jika dibiarkan, maka Dairi akan menjadi lahan empuk bagi para mafia yang mengeruk keuntungan pribadi tanpa mempedulikan kerusakan lingkungan maupun penderitaan masyarakat.
“Kami mempertanyakan keseriusan aparat dan instansi terkait dalam memberantas mafia BBM subsidi dan tambang ilegal di Kabupaten Dairi. Jangan sampai ada kesan bahwa praktik-praktik melanggar hukum tersebut mendapat pembiaran sehingga terus beroperasi tanpa tersentuh hukum,” tegas perwakilan FPM-SU, Selasa (23/6).
FPM-SU menyoroti bahwa BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, petani, nelayan, dan sektor usaha mikro justru kerap menjadi sasaran para mafia untuk memperoleh keuntungan besar melalui penimbunan dan distribusi ilegal. Akibatnya, masyarakat sering mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi yang menjadi hak mereka.
Di sisi lain, aktivitas pertambangan galian C ilegal diduga telah menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kerusakan lingkungan, rusaknya infrastruktur jalan akibat kendaraan ODOL, hingga hilangnya potensi pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi.
Lebih ironis lagi, pengusaha yang memiliki izin resmi dan mematuhi seluruh ketentuan hukum justru dirugikan karena harus bersaing dengan pelaku usaha ilegal yang menjual material dengan harga lebih murah tanpa menanggung kewajiban perizinan maupun pajak.
Atas dasar itu, FPM-SU mendesak Kapolda Sumatera Utara, Ditreskrimsus Polda Sumut, Polres Dairi, serta instansi terkait untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan praktik mafia BBM subsidi dan tambang ilegal di Kabupaten Dairi.
FPM-SU juga meminta agar seluruh pihak yang terbukti terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, maupun pihak-pihak yang diduga membekingi aktivitas ilegal tersebut, diproses secara hukum tanpa pandang bulu.
“Kabupaten Dairi bukan milik para mafia. Kekayaan alam dan subsidi negara harus dinikmati oleh masyarakat, bukan dirampok oleh kelompok tertentu yang mencari keuntungan dengan melanggar hukum. Jika aparat terus membiarkan kondisi ini terjadi, maka publik berhak mempertanyakan komitmen penegakan hukum di Kabupaten Dairi,” tutup FPM-SU. (Ayu)
