MEDAN, TOPKOTA.co – Kasus Selebgram Dinda Yuliana yang tengah ditangani Polsek Percut Seituan dalam kasus dugaan penipuan arisan online semakin memanas.
Sebab, kuasa hukum Dinda Yuliana, Joko Pranata Situmeang menemukan adanya dua Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP . Sidik / 629 / VI / Res. 1.11. / 2022 / Reskrim tanggal 15 Juni 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP . Sidik / 629 / VI / Res. 1.11. / 2022 / Reskrim. 28 Juni 2022.
“Terbitnya dua SP Sidik dengan nomor yang sama ini, menurut saya sudah mal-admisnitrasi. Ini yang kita pertanyakan, apa urgensinya SP Sidik ini dua,” ujar Joko kepada wartawan di Mapolsek Percut, Senin (25/7/2022).
Joko mengaku mendatangi Mapolsek Percut Seituan untuk memasukkan surat permohonan penundaan pemeriksaan lanjutan atau tambahan terhadap kliennya dengan sejumlah alasan dan mempertanyakan soal SP Sidik yang dua kali diterbitkan. “Kita temukan ada 2 SP Sidik, lalu kita pertanyakan, mereka menjawab akan memberikan penjelasan. Nanti kita tunggu,” katanya.
Dia menduga, terbitnya dua SP Sidik itu sebagai upaya mengaburkan laporan berita bohong pihaknya ke Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut. “Kemarin kita sudah diperiksa tentang penyebaran berita bohong. Di pemikiran kami begini, dugaan kita apakah ini untuk mengaburkan laporan kita di Polda tentang penyebaran berita bohong,” sebutnya.
Dalam kaitan itu, Joko Pranata Situmeang meminta Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda memprioritaskan kasus ini, karena menyangkut ketidakprofesional anggotanya yang dapat menimbulkan citra buruk institusi.
“Kita meminta ini menjadi atensi Pak Kapolrestabes karena ini menyangkut kepercayaan publik. Bila perlu, kita minta Iptu Bambang dicopot karena tidak profesional menangani perkara,” pungkasnya.
Sementara, Kapolsek Percut Seituan, Kompol Agustiawan ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler mengenai dua SP Sidik dengan nomor yang sama atas nama Dinda Yuliana, menyarankan untuk menempuh jalur hukum.
“Jika keberatan untuk mengajukan prapid ke pengadilan. Sebab untuk kebenarannya SP Sidik itu pengadilan yang memutuskan. Bisa juga melaporkan ke propam,” ujarnya. (Ayu)
