TANAH KARO, TOPKOTA.co – Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH bersama wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo mengikuti rapat pengelolaan KJA (Keramba Jaring Apung) yang dimotori oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, secara virtual di KCC Kantor Bupati, Kabanjahe, Selasa (20/4) pukul 09.00 Wib.
Turut mendampingi Bupati, Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi Msi, Kadis Perikanan Sarjana Purba, Kadis LHK Radius Tarigan, Kadis Parawisata Munarta Ginting. Rapat tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang akrab disapa Opung LBP.
Dalam arahannya, LBP menekankan agar Forkopimda sekawasan Danau Toba segera mempedomani timeline yang telah disebarkan ke Pemprov dan Pemda, sebagai acuan kegiatan.
Menurut pantauan dilapangan, susunan timeline rencana kegiatan penataan KJA di Danau Toba yaitu Minggu I April 2021, terdiri dari pengambilan video dan foto Aerial memakai Drone, pengambilan Citra Satelit lokus-lokus, keberadaan KJA Toba dan pembuatan Peta Bathimetri Kedalaman sesuai zonasi pengaturan dalam Perpres Danau Toba. Sedangkan pada Minggu II April 2021, kegiatan terdiri dari analisa sebaran KJA terkini berdasarkan peta hasil Overlay Foto Drone, Citra Satelit dan Bathimetri.
Kemudian Minggu III April 2021, kegiatan terdiri dari verifikasi jumlah KJA di zona kedalaman < 30m, disesuaikan dengan hasil analisa overlay data dan identifikasi kepemilikan KJA dalam radius kedalaman 30 m di setiap kabupaten.
Selanjutnya Minggu IV April – Mei IV 2021, kegiatan akan dilanjutkan dengan sosialisasi rencana penertiban KJA dan edukasi serta inisiasi pengembangan mata pencaharian alternatif bagi pembudidaya terdampak.
Untuk timeline memasuki fase penertiban, dijadwalkan pada bulan Mei-juni 2021, yaitu penertiban KJA tahap I dalam radius kedalaman 30 m. Lalu, Juni – Desember 2021 dijadwalkan untuk pengembangan mata pencaharian alternatif bagi pembudidaya terdampak pada penertiban tahap I.
Di Bulan Januari – Desember 2022, direncanakan untuk melakukan penataan KJA tahap II berupa, identifikasi dan verifikasi kepemilikan KJA radius kedalaman 30 s/d 100m, identifikasi status pekerjaan dari pemilikan KJA, penertiban dan pengendalian KJA tahap II dalam radius kedalamam 30-100 m dan alih profesi bertahap pembudidaya terdampak dan dukungan penguatan skala ekonominya.
Untuk finalisasi dilakukan Januari- Desember 2023 dalam penataan KJA tahap III berupa, identifikasi dan verifikasi KJA dalam radius kedalaman100 m, alih Profesi pembudidaya terdampak dan dukungan penguatan skala ekonominya serta pengendalian budidaya terbatas dan Penerapan Eco Friendly untuk budidaya perikanan (Sustainable Aquaculture).
Disinggung tentang kesiapan Pemda Karo dalam penertiban KJA sesuai timeline yang telah dikeluarkan pihak kemaritiman, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengaku sejak awal sudah solid dan mendukung program Pemerintah Pusat ini.
“Untuk itulah saya ajak Wakil Bupati untuk mengikuti rapat agar kedepan langkah kebijakan yang ditempuh dalam penataan KJA khususnya di wilayah Tongging Merek tidak bias dan ambigu. Ibu cory inilah yang nanti mengeksekusi semua timeline yang telah disepakati tersebut sebagai Bupati terpilih,” ucap Terkelin sembari menyebutkan hari kamis ini (22/4) dirinya mohon diri dan pamit karena sudah purna jabatan.
Sedangkan Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang menyatakan, akan melanjutkan semua estafet yang selama ini berpihak kepada program Pemerintah dan masyarakat, khususnya wilayah KJA Tongging Merek.
Sementara Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto dan Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo menyebut, TNI /POLRI siap bersinergi dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penertiban KJA sesuai perintah komando. (John Ginting)
