TANAH KARO, TOPKOTA.co – Untuk menimalisir penularan Covid-19 dan maraknya kegiatan pesta adat akhir-akhir ini di jambur /gedung yang tidak mempedomani protokol kesehatan (prokes), maka Pemerintah Kab. Karo dalam waktu dekat ini akan kembali menerbitkan Peraturan Bupati terkait pelaksanaan tatanan normal baru pesta adat, pada masa pandemi Covid-19 di Kab. Karo.
Hal ini terungkap saat Rapat Kordinasi Pelaksanaan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 tingkat Desa /Kelurahan yang dihadiri oleh Bupati karo Terkelin Brahmana SH MH, Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono Sik, Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto, Sekda Drs Kamperas Terkelin Purba dan Ketua Harian Lakonta Malem Ukur Ginting, Camat /Kepala Desa se-Kab. Karo di Lantai 3 Kantor Bupati, Rabu (14/4) pukul 11.00 Wib.
Dalam paparan Dinas Parawisata yang disampaikan oleh Erma julita mengatakan, saat ini pihaknya telah menyusun draf Peraturan Bupati dalam pelaksanaan tatanan normal baru pesta adat pada masa pandemi Covid-19 di Kab. Karo.
Dalam Draf, mengatur tata cara penyelenggaraan adat Mbaba Belo Selambar/Nganting Manuk /Lamaran, dalam Bab IV pasal 6 menyebutkan yang hadir adalah orang tua, pengantin kedua belah pihak, yang mewakili keluarga, sembuyak /senina, anak beru, kalimbubu dan mewakili lembaga agama 2 (dua) orang.
Sedangkan, tata cara penyelenggaraan kerja adat /pesta pernikahan, kematian dan mengket rumah pada BAB VII pada pasal 7 yang terdiri terdiri dari 6 ayat, dimana ada poin didalamnya kehadiran 50 % dari kapasitas Jambur /gedung dan wajib mengikuti protokol kesehatan 3M, memakai masker (Face Shield), mencuci tangan dan menjaga jarak.
Disamping itu, pada ayat ke 3 disebutkan bagi pihak pengelola jambur /gedung wajib menyampaikan kegiatan kepada Satuan Gugus Tugas, Dinas Parawisata dan Kebudayaan karo, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karo. Setiap pelaksanaan paling lama 3 (tiga) hari sebelum kegiatan sudah diajukan melalui surat resmi.
Menurut draf yang tertulis, dalam pasal 5 menyebutkan pedoman pelaksana tatanan normal baru pesta pada masa pandemi Covid-19 di Kab. Karo pada pasal 4 ditujukan untuk pengelola acara/gedung, penyelenggara dan pengunjung /tamu.
“Tindaklanjut tersebut, tertuang dalam draf BabVIII diatur sanksi administrasi pasal 10 yang menegaskan pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan dan mencabut izin usaha dan/izin operasional bagi pemilik gedung,” katanya.
Sedangkan Bupati karo Terkelin Brahmana SH MH dalam arahannya menekankan, agar Kepala Desa mensosialisasikan draf yang telah dibuat oleh dinas OPD terkait. Aturan ini wajib diketahui, sebab bertujuan sangat baik, disamping itu menekan laju perkembangan Covid-19.
“Kita tahu program pemerintah sedang digalakkan vaksinasi, sebagian sudah berjalan dan sebagian sedang berjalan, tentu hal ini bukan jaminan luput dari Covid19, akan tetapi melalui displin dan ikuti anjuran pemerintah, mudah mudahan semua baik baik saja,” tuturnya.
Untuk draf Perbub ini lanjut Bupati, secara signifikan tidak ada mengalami perubahan terkait isinya, jika pun ada perbaikan hanya sedikit saja, dan secepatnya akan ditanda tangani, namun demikian pihaknya tetap menerima masukan dan saran.
Di tempat yang sama, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus setyo Indriono Sik dan Dandim 0205 /TK Letkol Kav Yuli eko Hadyanto mengatakan telah sepakat akan menugaskan personel Polsek dan Koramil dalam memantau kegiatan pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pesta adat pada masa pandemi Covid-19 di Kab. Karo.
Pun begitu, Yustinus meminta Kepala Desa sebagai aparatur yang dipercayakan negara dan garda terdepan ditengah masyarakat,supaya peka dan tetap menjadi agen pemulihan untuk mensosialisasikan draf peraturan Bupati, agar penyebaran Covid-19 dapat ditekan. “Wujudnya ikuti prokes dan anjuran pemerintah,” imbuhnya.
Sementara Kadis DPMD Abel Tarwai Tarigan mengatakan pihaknya menindaklanjuti draf Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pesta adat pada masa pandemi Covid-19 di Kab. Karo, sebagai OPD teknis wajib mensosialisasikan kepada seluruh Camat dan Kades, se-Kab. Karo melalui rapat kordinasi.
Hal senada juga dikatakan oleh Malem Ukur Ginting dari pengurus Lakonta. Menurutnya, sejak awal dia ikut terlibat dalam menyusun Perbub dalam pelaksanaan tatanan normal baru pesta adat pada masa pandemi Covid-19 di Kab. Karo. Beliau juga sangat setuju ada peran pemerintah dalam menekan dan mengontrol penanganan penularan Covid-19, yang seyogianya selama ini terkesan kurang efektif.
“Caranya, melalui perbub itulah akan mengakomodir semua program pemerintah, mudah mudahan akan berdampak positif bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pesta adat,” ucapnya. (John Ginting)
