MOROWALI, TOPKOTA.co – Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menggelar rapat kerja Bupati bersama perangkat daerah unit kerja dan unsur vertikal se-Kabupaten Morowali, Selasa (08/02/2022).
Raker dengan tema “Percepatan Program dan Kegiatan Menuju Morowali Sejahtera Bersama”, dibuka langsung oleh Bupati Morowali Drs Taslim. Raker berlangsung secara hybrid (faktual-virtual) di Ruang Pola Kantor Bupati, yang dihadiri para Kepala OPD, para Pimpinan Unit Kerja Instansi Vertikal dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Morowali.
Digelarnya raker tersebut untuk menciptakan persepsi yang sama dalam meningkatkan kinerja pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, membangun kesepahaman dan sinkronisasi dalam melakukan program kegiatan tahun 2022, mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan serta solusi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah/unit kerja, menyelaraskan rencana program, kegiatan dan penyerapan anggaran serta mengevaluasi capaian pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah tahun 2021 dan pemantapan program aksi tahun 2022.
Kepala Bappeda Morowali Ramli Sanudin SE MSi dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk membangun komitmen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan instansi vertikal di dalam perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan di Morowali, diharapkan agar pertemuan itu mampu melahirkan rekomendasi sebagai acuan dasar pelaksanaan agar program/kegiatan dapat selaras untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kab. Morowali.
“Semoga rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar kesepakatan pelaksanaan kontrak kinerja setiap pimpinan perangkat daerah tahun 2022 dan dapat bersinergi dengan program kegiatan yang dilaksanakan instansi vertikal se-Kab. Morowali,” harapnya.
Seperti diketahui, dalam mengeksekusi setiap program kegiatan mesti berkiblat pada visi dan misi pemerintah daerah. Bupati Morowali Taslim menyebut hal itu harus dipedomani dan bekerja sesuai data yang valid agar pelaksanaannya tepat sasaran sehingga mampu menjawab segala kebutuhan masyarakat.
“Ini menjadi pedoman untuk menjabarkan program kegiatan yang ada di instansi. Bekerja jangan terlepas dari data yang harus dijadikan pedoman. Agar program kegiatan itu benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan, sehingga itu tepat sasaran dan menjawab permasalahan yang ada,” urai Taslim.
Lebih lanjut Taslim menerangkan, untuk menekan angka kemiskinan di Morowali, dibutuhkan inovasi untuk mengembangkan potensi masing-masing wilayah, sehingga pendapatan tidak hanya didongkrak melalui sektor pertambangan saja.
“Kita berharap terjadi pemerataan ekonomi di Morowali olehnya kita dituntut untuk mengembang potensi setiap wilayah di Morowali untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera,” lanjutnya.
“Setiap sektor harus diberikan perhatian. Saya mengapresiasi langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan. Namun saya ingatkan kembali agar program kegiatan yang akan kita kerjakan ini tolong dipercepat, dimanfaatkan sebaik mungkin dan harus tepat sasaran, program tersebut perlu dioptimalkan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Morowali,” tambah Bupati.
Ia juga meminta agar APBD dikelola secara bijaksana dengan terus melakukan efisiensi belanja operasional pemerintah. Hal tersebut guna menghindari terjadinya defisit anggaran dan pelaksanaan program kegiatan untuk masyarakat tetap menjadi prioritas. “Saya percaya dengan mengelola APBD yang baik tidak perlu mengurangi porsi belanja publik. Karena kita bisa berhemat dengan mengurangi belanja operasional,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Morowali memberikan piagam penghargaan sebagai reward kepada perangkat daerah yang telah berpartisipasi dalam penilaian indeks inovasi daerah melalui perhelatan innovative government award 2021, hal tersebut sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan inovasi di Kab. Morowali.
Adapun OPD yang menerima piagam penghargaan di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB). (RPDM)
