IKLAN - SCROLL KE BAWAH UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Minggu, 22 September 2024

Bupati Batubara Serahkan Nota KUA dan PPAS RAPBD 2023

Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frima SE.

BATUBARA, TOPKOTA.co – Sidang Paripurna DPRD Batubara tentang penyerahan Nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batubara Tahun 2023 kepada Badan Anggaran, digelar di Aula Gedung DPRD Batubara, Selasa (12/7/2022).

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Batubara M Safi’I, dihadiri Bupati Batubara Ir H Zahir MAP dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Oky Iqbal Frima SE, Unsur Forkopimda Batubara, Anggota Dewan yang hadir dan Pejabat Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara.

Disaat sidang berlangsung, Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal menyerahkan Nota KUA dan PPAS RAPBD 2023, dan diterima oleh Ketua DPRD Batubara M Safi’i.

Dalam Sambutannya, Wakil Bupati Oky Iqbal menyampaikan beberapa kebijakan umum R.APBD Kabupaten Batubara Tahun 2023, yaitu Pendapatan Daerah Tahun 2023, RAPBD ini juga telah mengakomodir baik peningkatan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Juru bicara Fraksi Gerindra Andriansyah

Diharapkannya agenda rancangan KUA dan PPAS RAPBD Tahun 2023 ini dapat segera dibahas, agar kegiatan pembangunan di Kabupaten Batubara tahun 2023 segera dimulai tepat waktu, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara, juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Batubara Andriansyah dalam pandangan umum fraksi menyampaikan, berdasarkan nota pengantar KUA-PPAS RAPBD 2023 dalam belanja daerah, Pemkab Batubara diminta agar melakukan penghematan anggaran dan menyisir sektor mana saja yang bisa dilakukan penghematan.

Menurut Andriansyah, perlunya dilakukan penguatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, supaya program pembangunan yang dilaksanakan bisa langsung dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Batubara, termasuk sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta aspek sosial yang seharusnya menjadi pilar utama pembangunan.

“Fraksi Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada badan anggaran untuk melakukan pembahasan bersama tim eksekutif, dengan harapan proses pembahasan harus dilandasi oleh prinsip profesionalisme, objektif, taat asas dan bertanggungjawab,” pintanya. (Solong)