MOROWALI, TOPKOTA.co – Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar sosialisasi penyusunan kajian resiko bencana di Ruang Pola Kantor Bupati, Jum’at (12/08/2022).
Sosialisasi ini dibuka oleh Bupati Morowali Drs Taslim, dan dihadiri Sekertaris Daerah Kabupaten Morowali Drs Yusman Mahbub MSI, Kepala BPBD Morowali Ilham Lamidu SHI MM, sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali, Ketua Tim Ahli Akademisi Shadiq Maumbu S.Sos MSi bersama rombongan dan insan Pers.
Sosialisasi tersebut bekerja sama dengan Tim Ahli Akademisi Universitas Tadulako, yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen kajian resiko bencana Kabupaten Morowali tahun 2022 hingga 2027 yang bermanfaat bagi pemangku/stakeholders wilayah, untuk memetakan dan meminimalisir resiko bencana serta referensi untuk perencanaan pembangunan.
Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Jumardin Mustapa SE MSi menyampaikan bahwa kajian resiko bencana merupakan mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah. Karena itu, dalam sosialisasi tersebut mengundang berbagai stakeholders untuk bisa memberikan saran dan masukan terkait kebencanaan di Morowali.
“Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya dokumen kajian resiko bencana tahun 2022 sampai tahun 2027. Sehingga, peserta yang hadir terdiri dari susunan Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Morowali, camat dan pimpinan perusahaan di Morowali,” ungkapnya.
Bupati Morowali Drs Taslim dalam sambutannya menyampaikan beberapa kebijakan pembangunan di lingkup Pemkab Morowali yang menyebabkan terjadinya bencana. Bupati mengimbau agar seyogiyanya setiap pembangunan harus melalui kajian yang matang dan memperhatikan resiko bencana.
“Tujuan pembangunan adalah untuk mencapai kesejahteraan, tapi fakta yang terjadi justru menimbulkan bencana. Beberapa kebijakan atas nama pembangunan justru menimbulkan bencana, contohnya pembangunan jalan. Tidak kita sadari, tampak kajian yang matang itu bisa menyebabkan banjir,” terang Taslim.
“Semua harus ada kajian. Jangan dulu cerita memperkecil resiko namun bagaimana meminimalisir bencana. Karena itu, OPD terkait harus bertanggung jawab. Jangan biarkan kebijakan kita menjadi penyebab kemunculan bencana. Maka membangun harus memperhatikan resiko yang ada. Saya mohon pimpinan OPD ke depan setiap kebijakan yang ada akan kita ambil semua harus melewati kajian. Jangan menukar pembangunan dengan bencana. Dinas lingkungan hidup saya mohon untuk optimalkan pengawasan kegiatan di lapangan,” urainya.
Lebih lanjut ia menegaskan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi secara saksama. Hal tersebut guna semua pihak dapat memperoleh pemahaman dan pengetahuan dalam upaya pengurangan resiko bencana serta melahirkan kajian untuk di pedomani sebagai mana mestinya.
“Kehadiran kita semua hari ini berpartisipasi memberikan saran pendapat dan masukan, karena ini akan menjadi dokumen untuk kita pedomani dalam menghadapi resiko bencana, sehingga kita ada kesiapsiagaan kita. Mohon diikuti secara aktif hingga selesai agar mendapatkan hasil terbaik,” ujarnya.
Diketahui, berdasarkan paparan Tim Ahli Akademisi Fahmi menerangkan terdapat kurang lebih sembilan (9) resiko bencana yang berpotensi terjadi Kabupaten Morowali, diantaranya gempa bumi, tsunami, banjir bandang, banjir genangan, tanah longsor, abrasi, cuaca ekstrem dan lainnya. Hal tersebut kata dia penting untuk di lakukan pemetaan kajian ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas masyarakat dan daerah terhadap bencana serta melakukan perhitungan resiko terhadap bencana. (Rpdm)
