GUNUNGSITOLI, TOPKOTA.co – Sekretaris DPC PWRI-B Kota Gunungsitoli Efrizal Caniago menyayangkan pernyataan Walikota Gunungsitoli Ir Lakhomizaro Zebua yang membahas tentang Pilkada tertunda di saat masyarakat masih dihantui pandemic Covid-19.
“Naifnya seorang Walikota saat berbicara tentang penanggulanggan Covid-19 di Kota Gunungsitoli, disitu dirinya mengkaitkan dengan persoalan Pilkada. Beliau mengatakan, bahwa anggaran Pilkada tidak dipotong dan dipastikan pelaksanaan Pilkada jatuh pada bulan Desember Tahun 2020,” ujarnya, Selasa (5/5).
Lanjutnya, disaat masyarakat sedang mengalami depresi ekonomi dan melawan Covid-19, tidak sepantasnya seorang Walikota membicarakan Pilkada yang ditunda akan keberlangsunggan nya. “Masyarakat Kota Gunungsitoli sampai saat ini masih mengalami trauma dampak Covid-19, serta ditambah lagi belum menerima bantuan dampak Covid-19 dari pihak pemerintah. Sampai saat ini masyarakat hanya menerima bantuan dari Desa berupa beras 5 Kg, dan Hand Sanitizer ukuran 1 botol dari para donasi pengusaha yang ada di Kota Gunungsitoli ,” ujarnya.
Efrizal Caniago mengatakan, hendaknya Walikota Gunungsitoli Ir Lakhomizaro Zebua lebih arif dan bijaksana untuk tidak menyinggung persoalan Pilkada disaat masa sekarang ini. “Sulitnya lapangan kerja, banyak proyek-proyek yang tidak jadi dikerjakan terkait anggaran dana DAK dan DAU ditarik ke pusat, seharusnya Pak Walikota memikirkan bagaimana regulasi bantuan agar bisa cepat dan tepat pada sasaran masyarakat yang sangat membutuhkan saat ini. Satu hal yang harus dipikirkan Pak Walikota jangan salah alamat untuk menyalurkan bantuan tersebut, karena ini berkaitan dengan Kemanusiaan,” ujarnya.
Selain itu, Efrizal juga menyoroti tentang anggaran penanggulangan dampak Covid-19 sebesar 6 Milyar yang menjadi wewenang pemerintah Kota Gunungsitoli. “Bapak walikota mengatakan bahwa 3,47% untuk anggaran kesehatan, namun itu sangat terlalu besar dari 6 Milyar anggaran penanggulangan Covid-19 saat ini,” tutur Efrizal. (FL)
