LABUHANBATU, TOPKOTA.co – Tim Kelompok Kerja (Pokja) Gerakan Bersama Selamatkan Ibu dan Bayi Kabupaten Labuhanbatu (Kibbla) menggelar pertemuan di ruang rapat Bupati Labuhanbatu, Jalan SM Raja Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan, Kamis (3/8/2023).
Pertemuan lanjutan ini untuk mencapai mufakat bersama “Zero Tolerance” (Nol Toleransi) terhadap kematian ibu melahirkan dan anak baru lahir di Kabupaten Labuhanbatu.
Hal ini disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Labuhanbatu dr Hj Maya Hasmita SPog MKM selaku Ketua Pokja Kibbla.
“Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2019, bahwa kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan Kibbla guna menurunkan angka kematian ibu,” terangnya.
Lanjutnya, untuk itu pihaknya berusaha untuk mengaktifkan Dasawisma. “Dasawisma adalah suatu kelompok 10 dalam satu keluarga, di mana setiap keluarga itu adalah salah satunya tim penggerak PKK, di mana tim penggerak PKK Dasawisma merupakan kader kesehatan maupun kader posyandu,” terangnya.
Selain itu, sebut Ketua TP PKK Labuhanbatu ini, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menyiapkan sarana maupun penunjang di puskesmas tingkat kecamatan maupun posyandu, yang mana semua puskesmas memiliki USG dan dokter sepesialis.
“PKK kecamatan dan kelurahan tetap berperan aktif dan membantu program pemerintah dalam suatu program PKK. PKK siap membantu dan bersinergi dalam menurunkan angka kematian ibu bersalin dan bayi baru lahir di Kabupaten Labuhanbatu,” ucapnya.
Dari data terkumpul lanutnya, angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Labuhanbatu masih cukup tinggi, angka kematian ibu per Juli 2023 ada 6 kasus kematian, dan 11 kasus kematian bayi.
“Ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi bertambahnya kematian ibu bersalin dan bayi baru lahir,” terangnya.
“Dalam hal ini saya minta kepada seluruh tim pokja untuk menindaklanjutinya dengan serius, yang mana kasus kematian ibu bersalin dan bayi baru lahir merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Untuk itu dalam kesempatan ini saya berpesan kepada seluruh peserta, agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan berkusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi, baik dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas tingkat rujukan,” tambahnya.
Saat ini, adapun upaya pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) salah satunya yaitu, dengan meningkatkan sumber daya manusia dengan melatih tenaga kesehatan di puskesmas terkait, yakni dari Kementerian Kesehatan akan melatih dokter puskesmas tentang penggunaan USG, karena seluruh puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu telah mempunyai alat USG.
Pemerintah daerah juga telah menjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya, salah satu strategi utamanya yaitu membentuk kelompok kerja percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Dimana Pokja Kibbla nantinya diharapkan menjadi wahana komunikasi dan jembatan yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi masalah ini, sesuai tugas dan fungsi serta anggaran masing-masing.
Turut hadir dalam diskusi ini, Kaban Bappeda, Kadis Kominfo, Kadis Kesehatan, PMD, Dinas KB, Dirut RSUD, RS Swasta, IDI, IBI, BPJS dan Forum Masyarakat Madani. (Dy)
