IKLAN - SCROLL KE BAWAH UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Senin, 23 September 2024

DPRD Karo Kecewa Kebijakan Pemkab Tidak Peka Tangani Covid-19

Anggota DPRD Karo Korindo Sembiring Milala dan Dodi Sinuhaji saat menjumpai keluarga Pasien PDP di Kabanjahe.

TANAH KARO, TOPKOTA.co – Beberapa Anggota  DPRD Karo dari fraksi berbeda secara spontanitas tergerak hatinya mendatangi langsung keluarga pasien yang dipublikasikan Gugus Tugas Covid19 positif PDP usai dilakukan pemeriksaan awal Rapid Test.

Anggota DPRD Karo Korindo Sembiring dari Fraksi Gerindra Dody Sinuhaji Fraski PDIP dan M Rapi Ginting Fraksi PAN, juga turut menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga yang positif  PDP tes awal sembari mendengarkan keluh kesah pihak keluarga, Jumat (17/4) di Kabanjahe.

Ketiga Anggota DPRD Karo inipun mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Karo usai mendengar keluh kesah keluarga PDP, apalagi melihat kondisi ibu beranak dua yang masih dalam keadaan shock pasca suaminya dinyatakan Positif Rapid Tes Awal. Sementara menurut penjelasanya, suaminya tersebut sudah dua tahun keluar masuk rumah sakit efek dari asma dan batu akut yang dideritanya.

Ketua PPM Kab Karo Roy Sadeli Tarigan saat memberikan keterangan kepada wartawan (foto : Topkota / dok)

“Saat ini Pasien PDP dari suami ibu beranak duas sudah dalam tahapan pengetesan Postif atau tidak Covid19 dan biayanya ditanggung Pemkab. Sementara keluarga pasien tersebut diisolasi mandiri tidak bisa beraktifitas, tanggungan biaya hidup apakah ada tanggung jawab dari Pemkab,” tanya Dody Sinuhaji.

Sementara Rapi Ginting juga kesal dengan kurang tanggapnya pemkab kepada kelurga pasien tersebut , karena seharusnya Pemkab Karo harus juga memperhatikan perkembangan kesehatan keluarga PDP, begitu juga dengan perekonomian, harus ditalangi pemkab.

“Perekonomian masyarakat semua berbeda, seharusnya Pemkab Karo tanggap hal ini, mereka isolasi mandiri tanpa difasilitasi kebutuhan pokok, apakah kita akan membiarkan mereka mati kelaparan,” ujar Rapi geram.

Lain lagi yang diutarakan Korindo Sembiring , pemindahan anggaran untuk penangganan Covid19 sudah di setujui DPRD Karo sebesar Rp. 28 Millyar, namun sepertinya Tim Gugus Tugas Covid-19 Karo terkesan lambat dalam penanganan yang bisa memicu krisis moral dan depresi di tengah masyarakat.

“Anggaran 28 Milliar itu mau dikemanakan  dimana moral dan hati nurani kita, sementara keluarga korban yang dinyatakan Positif PDP harus mendapat kritik sosial di lingkungannya,” tegas Korindo

Ditambahkan Korindo Sembiring , beliau secara pribadi merasa begitu prihatin saat ibu dua anak tersebut mengutarakan bahwa untuk membeli air saja mereka sudah tidak diberikan, tetangga sudah takut berinteraksi dengan mereka, hanya ada satu kelurga yang ikhlas memberikan mereka air , belum lagi mereka harus membayar kontrakan, sementara mereka dilarang keluar untuk bekerja.

“Pemkab seharusnya lebih peka, walau hasil tahapan belum positif Covid-19,  namun keluarga terdampaklah yang paling beresiko di tengah kehidupan sosial. Saya pribadi yang mengunjungi ibu ini karena tidak jauh dari rumah mereka, dan secara spontanitas saya hadir disini karena mendapat kabar mereka sudah tidak makan  selama karantina mandiri. Gugus Tugas Covid19 Karo harus lebih memperhatikan efek sosial bagi keluarga pasien di tengah masyarakat ,” tegas Korindo.

Di waktu yang sama, Ketua PPM PC Tanah Karo Roy Sadeli Tarigan dengan tegas menekankan kepada Pemkab Karo agar pro aktif untuk melakukan pencegahan terhadap wabah Covid 19 yang kini kian merebak, khsusunya di wilayah Bumi Turang.

“Masyarakat kini butuh perhatian untuk kebutuhan sehari-hari, bukan hanya sekedar anjangsana, jangan nanti sudah terjadi baru kita bekerja,” tegas Roy.

Selain itu Roy juga mengingatkan, bahwa adanya informasi PT WEP yang berada di RIH Tengah Kuta Buluh mendatangkan pekerja dari Korea. “Apakah sudah dilakukan isolasi atau pemeriksaan terhadap pekerja tersebut,” tutup Roy seolah olah bertanya pada Wartawan. (John Ginting)

BERITA TERKINI

BERITA TERPOPULER