LABUHANBATU, TOPKOTA.co – Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Ir Muhammad Yusuf Siagian MMA membuka sosialisasi reformasi birokrasi pengadaan barang dan jasa melalui digitalisasi pengadaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (8/12/2022).
Sosialisasi diakan selama dua hari pada tanggal 8 s/d 9 Desember 2022, di Ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu.
Dalam sambutannya, Bupati Labuhanbatu dr H Erik Adtrada Ritonga MKM yang disampaikan Sekda Labuhanbatu Ir Muhammad Yusuf Siagian MMA mengatakan era sekarang merupakan era digitalisasi, baik itu di pemerintahan, keuangan dan barang/jasa. “Untuk itu kita dituntut dalam melaksanakan roda pemerintahan dengan digitalisasi demi kemajuan Kabupaten Labuhanbatu,” ujarnya.
Lanjutnya, perkembangan teknologi digital telah berdampak pada perubahan-perubahan mendasar yang membawa bangsa Indonesia menuju paradigma baru transformasi teknologi informasi digital, dimana pemerintahan, keuangan, dan barang/jasa dituntut cepat, profesional, transparan, dan lebih mudah sehingga menciptakan good and clean governance. “Untuk itu kita dituntut berubah demi kemajuan Kabupaten Labuhanbatu,” ujarnya.
Terkait peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintahan No.9 Tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan, serta menindaklanjuti surat edaran Mendagri dan Kepala LKPP Nomor 026/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah, Sekda meminta kepada seluruh OPD untuk memasukkan produk barang/jasa UMKM lokal yang berada di naungannya ke E-katalog, demi memajukan UMKM yang ada di Labuhanbatu.
Sedangkan, Kabag Barang dan Jasa Sekdakab Hendra Efendi Hutajulu ST MSi dalam laporannya mengatakan, E- katalog lokal Kabupaten Labuhanbatu sudah ada dan tersedia 23 etalase yang bisa digunakan OPD untuk kebutuhan transaksi belanja barang dan jasa.
Ia juga menambahkan dalam hal penggunaan produk dalam negeri, Pemkab Labuhanbatu mencadangkan sekitar 98% dari nilai belanja pengadaan, dan untuk UMKM sekitar 87% dari nilai belanja pengadaan. “Pertumbuhan ini perlu kita dukung agar UMKM lokal kita mampu bersaing melalui strategi pengolahan supply dan demand atau bussines matching,” ungkapnya.
Turut hadir, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Firman Simorangkir SH MH, para Kepala OPD, seluruh PPK dan PPTK se- Labuhanbatu. (Dy)
