MEDAN, TOPKOTA.co – Kementerian Pertanian komitmen melakukan pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dan perkuat ketahanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
“Di tingkat pusat, Bapak Menteri Pertanian telah bekerja sama dengan Kapolri, Panglima TNI, BBKP dan segenap unsur lainnya, telah menunjukkan komitmennya secara bersama dalam satu hati untuk menjaga negeri ini,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Jan Samuel Maringka, saat memimpin Apel Siaga PMK dan Siaga Ketahanan Pangan yang berlangsung di PT Graha Segara Belawan, Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Jumat (16/9).
“Untuk itu, tentang rencana impor hortikultura perlu adanya kewaspadaan, tentunya Karantina punya tugas pokok menjaga ternak keluar masuk agar mencegah barang yang masuk dan hewan yang masuk ataupun keluar dalam kondisi sehat serta aman dikonsumsi,” tegasnya di hadapan peserta apel yang melibatkan unsur TNI, kejaksaan, Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Belawan, Bea Cukai, Navigasi dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian menyaksikan proses pengecekan bahan pangan dari kontainer yang dilakukan Balai Besar Karantina Pertanian Belawan. Samuel menegaskan, dalam pengawasan PMK sudah ada kebijakan mengenai sapi yang divaksin, hal itu sudah dianggarkan dalam bentuk bantuan pemerintah yang sifatnya bukan ganti rugi.
“Artinya, bagi sapi-sapi yang terwabah akan dipotong dan diberikan bantuan Rp10 juta,” katanya didampingi Kepala BBKP Belawan, Andi PM Yusmanto.
Disinggung berapa sapi yang telah dimatikan secara paksa, Samuel mengaku sudah banyak. Tapi, pihaknya terus bergerak untuk mendeteksi yang sakit untuk dilakukan proses pemulihan. Mengenai sapi yang terwabah PMK, bisa dilakukan dengan pemotongan atau vaksin.
“Untuk anggaran yang akan dianggarkan ada sebesar Rp4 triliun untuk penanganan PMK di Indonesia. Melalui anggaran itu, penyelesaian terhadap sapi terwabah PMK akan dilakukan pemerintah daerah,” jelas Samuel.
Saat ini ungkap Samuel, jumlah sapi yang terjangkit PMK jumlahnya cukup banyak. Artinya, ada provinsi yang belum terwabah bisa masuk wabah PMK tersebut. Akan tetapi, jumlah trennya sudah menurun dengan jumlah yang sebelumnya 24 provinsi, kini 19 provinsi.
Mengenai kebutuhan sapi di Indonesia, sebut Samuel, saat ini masih terus dibutuhkan. “Seperti kemarin di Idul Adha, Sumatera dan Jawa zona merah, tapi tetap saja kita lakukan, karena masih ada wilayah lain. Jadi, ini yang disebut dengan ketahanan pangan, yang berarti di wilayah yang terwabah bisa berkurban tapi tidak kena PMK,” pungkasnya. (Ayu)
