JAKARTA, TOPKOTA.co – Menpora Zainudin Amali ditengarai ikut memberangkatkan non atlet dan official dalam jumlah besar untuk bergabung dalam Kontingen Indonesia ke Sea Games Vietnam 2022.
Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Indonesia Komjen Pol (Purn) Drs Oegroseno SH, Menpora melakukan itu guna mengaktualisasikan program sport and tourism.
“Seperti peribahasa mengatakan, bahwa keledai saja tidak akan jatuh di lubang yang sama sampai dua kali, tetapi Menpora dua kali melakukan kesalahan yang sama,” tegas Oegroseno, Jumat (13/5/2022).
Wakapolri periode 2013 – 2014 ini mengungkapkan Menpora sudah dua kali membatalkan keberangkatan Tim Tenis Meja Indonesia untuk bertanding ke Sea Games Philippina 2019 dan Sea Games Vietnam 2022, tanpa alasan yang jelas.
“Padahal, Tim Tenis Meja Indonesia dengan atlet unggulan Rafanael Nikola Niman (17) dkk sudah siap menyumbangkan 1 medali emas, 1 medali perak dan 4 medali perunggu, tiba-tiba mendapat perlakuan yang sangat menyakitkan dan tidak masuk akal sehat manusia dari Menpora,” ujar Oegroseno.
Mantan Kadiv Propram dan Kapolda Sumut ini menilai, Menpora Zainudin Amali dengan sengaja membatalkan keberangkatan Tim Tenis Meja Indonesia ke Sea Games 2022 Vietnam.
“Tentunya perbuatan sewenang-wenang Menpora RI yang membatalkan Tim Tenis Meja Indonesia bertanding di Sea Games Vietnam tahun 2022, tidak akan kami biarkan,” tegas Oegroseno.
Menurut mantan Kalemdik dan Kabaharkam Polri ini, pihaknya akan melakukan upaya hukum untuk melawan sikap arogansi Menpora RI tersebut. PP PTMSI akan mengajukan gugatan ke pengadilan.
“Kami tidak akan diam apalagi pasrah dengan masalah ini. Kesewenang – wenangan Menpora ini sudah mengorbankan atlet nasional, yang sudah sering menjuarai ajang internasional. Tindakan Menpora ini bikin malu Presiden Joko Widodo (Jokowi),” tegas Oegroseno.
Oegroseno menegaskan, tidak ada masalah dengan organisasi PP PTMSI. Seharusnya sejak tahun 2012 dalam tubuh kepengurusan PP PTMSI sebagai induk organisasi olahraga tenis meja yang sah di Indonesia dan dunia, tidak pernah ada lagi kasus sengketa keolahragaan.
Awal petaka dualisme kepengurusan PTMSI adalah sejak bulan Januari 2014, yang diciptakan oleh seorang Mayor Jenderal TNI (Pur) Tono Suratman selaku Ketua Umum KONI Pusat.
Tono Suratman dinilai bermain politik praktis yang dengan menciptakan organisasi boneka, yaitu kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI).
PB PTMSI ini yang berhubungan langsung dan berkaitan dengan momentum konvensi Capres Partai Demokrat. Akhirnya organisasi PB PTMSI tersebut mengalami kegagalan dan gugur berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 274K/TUN/2015 10 Agustus 2015.
“BAORI juga mengeluarkan putusan sesuai Nomor : 04/P.BAORI/IV/2018 Tanggal 02 Mei 2018. Jadi seharusnya organisasi boneka PB PTMSI itu sejak 2018 sudah masuk ke tempat pemakaman umum,” ungkap Oegroseno.
Oleh karena itu, PP PTMSI yang dipimpin Oegroseno yang berpengalaman memimpin langsung operasi kepolisian pengejaran pelaku perampokan dan pembunuhan di Bank CIMB di Medan tahun 2010 tersebut, merasa sangat kecewa dengan keputusan Menpora RI.
Menpora membatalkan 14 cabang olahraga termasuk tenis meja dengan alasan utama bahwa pemerintah tidak ada uang, tidak ada rekam jejak prestasi atlet dan masalah dualisme kepengurusan organisasi.
“Setelah diterima oleh Presiden Jokowi di Istana beberapa waktu lalu, saya membaca di media bahwa Tim Indonesia Non Atlet dan Official yang berangkat ke Vietnam jumlahnya hampir sama dengan jumlah Atlet dan Official,” ungkap Oegroseno.
“Saya mendengar staf KONI Pusat saja yang berangkat ke Sea Games Vietnam hampir mencapai 40 orang. Padahal kalau Tim Tenis Meja Indonesia jadi berangkat Sea Games Vietnam 2022, jumlahnya maksimal hanya 9 orang,” jelas Oegroseno.
Menurut Oegro panggilan akrab Oegroseno, jika fakta yang disebutkan itu benar adanya, maka tidak salah kalau ada penulisan di media bahwa yang berangkat ke Vietnam selain atlet dan official, juga ada rombongan lain yang mirip dengan “Rombongan Sirkus”.
“Keputusan ini sangat mudah dibaca, bahwa ke depan Menpora RI akan membentuk Organisasi Pemerintah Pusat (OPP) yang baru di Kemenpora, yaitu Deputi 6, yaitu Bidang Sport & Tourism yang akan berperan banyak membina supporter elite dengan biaya pemerintah,” ujar Oegro.
Oegroseno mengharapkan KPK yang dipimpin oleh Komjen Pol (Purn) Firly bisa membentuk tim penelitian dan penyelidikan KPK untuk mengusut masalah tim sirkus atau tim siluman non atlet tersebut.
Sebagai bagian dari Federasi Internasional Tenis Meja, PP PTMSI mengirimkan 2 wasit nasional yang bersertifikat Internasional atas undangan Pemerintah Vietnam dan Panitia Sea Games Vietnam.
Dua wasit nasional utusam PP PTMSI ini dipilih Federasi Internasional untuk memimpin pertandingan dengan biaya mandiri langsung dari PP PTMSI. “Saya juga mengajukan anggaran untuk pengiriman wasit Indonesia ke Sea Games 2022 Vietnam kepada Menpora RI, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali sampai saat ini,” pungkas Oegroseno. (red)
