LABUHANBATU, TOPKOTA.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu dipimpin langsung oleh Bupati Labuhanbatu dr H Erik Adtrada Ritonga MKM, diikuti Wakil Bupati Labuhanbatu, Kepala dinas PMD, Kepala desa Seitampang, Desa Tanjung Harapan, Camat Pangkatan, Camat Bilah hilir, Kadis P3A Labuhanbatu, menandatangani komitmen bersama pencanangan desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (26/4/2022).
Penandatanganan tersebut disaksikan Menteri P3A RI Bintang Puspa Yoga, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, dan diikuti empat Bupati yang berhadir lainnya, yakni Bupati Karo, Bupati Batubara, Bupati Serdang Bedagai dan Bupati Deli Serdang.
Adapun isi komitmen dimaksud yaitu mendukung pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting, memfasilitasi kegiatan desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting melakukan langkah-langkah konkrit dan berkelanjutan bagi perkembangan desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting, melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan rencana aksi desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting, serta melaporkan perkembangan desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting kepada kepala daerah secara berjenjang dan berkala.
Desa ramah perempuan dan peduli anak adalah desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.
Desa RPPA diwujudkan di semua desa dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan potensi desa, kondisi kewilayahan sosial budaya dan prioritas program desa. Desa RPPA diselenggarakan untuk seluruh masyarakat desa khususnya perempuan dan anak yang ada di desa termasuk kelompok rentan disabilitas dan penyintas, kekerasan perempuan kepala keluarga dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Menteri P3A Republik Indonesia, Bintang Puspayoga dalam sambutannya mengatakan di Tahun 2022 ini KemenPPPA-RI membuat 132 model desa dan 66 kelurahan di seluruh Indonesia. Strategi ini diambil karena melihat populasi perempuan dan anak yang mengisi hampir setengah populasi di Indonesia yakni sebanyak 49,42% adalah perempuan sedangkan anak-anak sebesar 31,8%. Dengan demikian dua pertiga penduduk Indonesia adalah perempuan dan anak yang artinya perempuan dan anak adalah SDM yang harus jadi perhatian.
“Kami di Kementerian PPPA-RI dengan melihat berbagai permasalahan perempuan dan anak ini, diberikan mandat oleh Presiden untuk diselesaikan sampai tahun 2024. Ada 5 arahan Presiden yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak,” .
“Target presiden 2024 adalah 14%, 2040 harus bebas Stunting agar menghasilkan generasi muda yang produktif, Jumlah penurunan angka Stunting di Sumut cukup baik, mencapai 25%, Kami siap mengawal penurunan angka Stunting di Sumatera Utara, semoga bisa tercapai target 14%,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyampaikan ada beberapa kabupaten di Sumatera Utara yang masih belum bisa menurunkan angka Stunting, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak dapat lebih berperan aktif hingga angka penurunan stunting di daerahnya dapat tercapai menuju Indonesia Emas.
“Untuk masalah perempuan, di Sumatera Utara perempuan telah melakukan over dalam pengerjaan, semuanyanya bisa dikerjakan oleh perempuan. Dari itu marilah sama-sama kita tingkatkan evaluasi desa ramah perempuan dan peduli anak stunting,” ucapnya.
Rangkaian acara tersebut diisi dengan sosialisasi dan Launching Desa ramah perempuan dan peduli anak bebas stunting dan pemberian cendera mata oleh Gubernur Sumatera Utara kepada Menteri P3A RI. (Dy)
