TANAH KARO, TOPKOTA.co – Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Karo Ferianta Purba menggelar acara reses dalam menyerap aspirasi masyarakat khususnya dari dapil 1 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo yang merupakan daerah pemilihannya, bertempat di PPWG Centrum GBKP Kabanjahe Kabupaten Karo, Senin (21/02/2022).
Ferianta Purba mengungkapkan siap menampung aspirasi dan memperjuangkan keluhan masyarakat dalam reses pertama tahun 2022 ini. Ferianta juga menyampaikan semua keluhan ataupun aspirasi masyarakat di Kecamatan Kabanjahe, baik terkait infrastruktur jalan, talud, parit, pertanian, pemukiman, lampu jalan, pendidikan dan kesehatan akan diperjuangkan dan usulkan kepada pemerintah, baik dalam P APBD 2022 dan APBD 2023.
“Disinilah fungsi reses anggota DPRD Karo dalam menyerap aspirasi dari masyarakat, sebagai pokok pikiran anggota DPRD Karo,” tutur Ferianta Purba yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Karo.
Terlihat hadir, mewakili Dinas PUPR, Diknas, Distan, Dishub, Perkim, tokoh masyarakat. Acara reses digelar tetap melaksanakan prokes yang ketat.
H Purba mewakili masyarakat dari kelurahan Laucimba mengharapkan ada pembangunan drainise dan infrastruktur jalan, agar diperjuangkan dan ditindak lanjuti, sehingga masyarakat bisa merasakan kenyamanan.
P Manihuruk mewakili warga kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe dalam reses mengharapkan pengadaan lampu jalan di beberapa titik Kecamatan Kabanjahe, sebagai ibukota Kabupaten Karo.
Menjawab usulan warga tersebut, Tri Br Kaban mewakili dari Dinas Perhubungan kabupaten Karo mengatakan, dalan tahun pertama menangani lampu jalan, dimana selama ini di bawah naungan Dinas PUPR. “Mohon kerjasama dengan masyarakat dan DPRD Karo untuk melaporkan dimana saja titik- titik lampu jalan yang mau dipasang dan perbaiki, sehingga bisa kita tampung dan perjuangkan dalam APBD tahun 2023,” ungkapnya.
Sementara itu, mewakili Dinas Perkim mengatakan siap menampung aspirasi masyarakat, namun terkait parit ataupun drainase akan dicek ke lapangan. “ Kita meminta masyarakat dan pihak kelurahan dan desa saling koordinasi, sehingga tidak menjadi kendala dikemudian hari dalam pembangunannya nanti,” ujarnya.
Prisma Sembiring dan Moral Purba mewakili masyarakat Desa Kandibata dan Desa Ketaren meminta kepada Pemkab Karo dalam pengadaan pupuk subsidi, serta pengadaan bantuan bibit hortikultura.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Karo Sri Idah Br Bangun mengatakan, bahwa kebijakan pemerintah pusat yang mengatur kuota pupuk subsidi, jadi pemerintah pusat melihat dari luas lahan sawah dalam membantu masyarakat. Jadi, untuk mendapatkan bantuan pupuk subsidi, masyarakat harus masuk dan aktif dalam kelompok tani.
Sri Idah menjelaskan,sangat mengapresiasi dan mengakomodir usulan dari masyarakat. Namun Ia mengharapkan kepada warga seluruh usulan harus melalui Musrendes, dan sesuai aturan dan mekanisme, sehingga nantinya tidak timbul permasalahan pembangunan dan bantuan tersebut. (John Ginting)
