IKLAN - SCROLL KE BAWAH UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Minggu, 22 September 2024

Sengketa Tanah di Puncak 2000 Siosar, Komisi II DPR RI Turun ke Tanah Karo dan Minta BPN Ukur Ulang HGU PT BUK

Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting menyambut kunjungan spesifik, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua DPRD Karo, Iriani Br Tarigan, anggota DPRD Ferianta Purba,SE, Pujiati Ginting, Kakanwil Provinsi Sumut, Kakan Karo, Dirjen ATR/BPN Pusat, perwakilan Polres Tanah Karo, perwakilan Kodim 0205/TK, Ketua DPD PMS Kabupaten Karo Beres Brahmana, Ketua DPC Projo Kabupaten Karo Lloyd Ginting.

TANAH KARO, TOPKOTA.co – Pemerintah Daerah Kabupaten Karo diwakili Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting sambut kunjungan Tim Komisi II DPR RI dan rombongan yang dipimpin Ketua Tim Junimart Girsang SH MBH MH, di ruang aula Kantor Bupati Karo, Senin (27/09) pukul 14.00 WIB.

Kunjungan Tim Komisi II DPR RI terkait spesifik kasus pertanahan di Kabupaten Karo. Dr. Junimart Girsang SH MBA MH selaku Ketua Tim Komisi II DPR RI menyampaikan, bahwa kunjungan spesifik ini sesungguhnya bagian dari program DPR RI, dan pertemuan hari ini sama dengan pertemuan di DPR RI sebagai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forkompinda Kabupaten Karo.

Sementara, Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting menyampaikan bahwa terkait atas permasalahan mendapatkan hak atas tanah, Pemerintah Kabupaten Karo selalu berkoordinasi dengan pihak ataupun instansi terkait untuk memfasilitasi permasalahan tanah, sehingga masyarakat mendapatkan hak, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

“Terkait atas penghentian sementara aktivitas PT BUK, bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, Bupati Karo telah mengeluarkan Surat Nomor 503/1526/Bpmptst/2021, dimana pemberhentian sementara kegiatan PT BUK untuk menjaga konflik dengan masyarakat, jadi surat tersebut dikeluarkan oleh Bupati Karo untuk menjaga adanya konflik di lapangan,” tegas Wakil Bupati Karo.

Dalam akhir pertemuan itu, Junimart Girsang mengambil kesimpulan terkait sengketa lahan PT. BUK dan masyarakat di Puncak 2000 Siosar, bahwa dari Komisi II sesungguhnya berharap semua ini bisa clear, dan semua dari hasil pertemuan ini diharapkan kepada BPN supaya melakukan pengukuran ulang terhadap HGU tersebut.

“Kita tadi tidak tahu ada yang klaim lahan di sebelah kiri ataupun kanan, jadi diukur ulang saja, nanti kan tahu sesungguhnya mana hak dari PT BUK. Saran dari kami Komisi II DPR RI, silahkan PT BUK dan masyarakat (Poktan) atau perwakilan melalui kuasa hukumnya, atau siapapun itu untuk melakukan koordinasi dan komunikasi, dan mengarahkan Ketua DPRD Karo agar mengawal kasus ini,” tegas anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini.

Turut hadir dalam kunjungan spesifik, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan, Anggota DPRD Ferianta Purba SE, Pujiati Ginting,  Kakanwil Provinsi Sumut, Kakan Karo, Dirjen ATR/BPN Pusat, perwakilan Polres Tanah Karo, perwakilan Kodim 0205/TK, Ketua DPD PMS Kabupaten Karo Beres Brahmana, Ketua DPC Projo Kabupaten Karo Lloyd Ginting, dan masyarakat Desa Kacinambun Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. (John Ginting)

BERITA TERKINI

BERITA TERPOPULER