TANAH KARO, TOPKOTA.co – Delapan fraksi yang ada di DPRD kabupaten Karo akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Rahun 2019 yang disahkan menjadi Peratuaran Daerah (Perda) dalam paripurna.
Sidang paripurna dipimpin ketua DPRD Karo Iriani Br Tarigan didampingi Wakil Ketua Sadarta Bukit dan Davit Kristian Sitepu. Turut hadir Bupati Karo Terkelin Berahmana, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Karo Kamperas Terkelin Purba, para asisten pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) sejajaran Pemkab Karo. Dari unsur Forkopimda Karo tidak terlihat hadir, mungkin karena paripurnanya dimulai pukul 20.21 WIB sehingga para pimpinan atau perwakilan berhalangan hadir.
Pengesahan ini diawali dengan penyampaian pandangan akhir dari delapan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Karo. Usai pandangan akhir fraksi, agenda disepakati untuk penyampaian laporan gabungan komisi DPRD Karo Ranperda tentang pertanggungjawaban.
“Sesuai dengan kesepakatan Eksekutif dan Legislatif maka rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Karo telah dilaksanakan pada hari Rabu 12 Agustus 2020 dan 13 Agustus 2020 pukul 13.15 WIB berkenan dengan pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo serta dihadiri oleh anggota gabungan komisi dan pihak eksekutif yang terkait,” ujar juru bicara gabungan komisi Firman Firdaus Sitepu.
Disampaikan politisi Partai Golkar ini, pembahasan dalam rapat gabungan komisi diawali dengan tanggapan dan pertanyaan anggota dewan untuk mempertegas dan penajaman kembali atas pandangan umum fraksi -fraksi DPRD Kabupaten Karo, serta diikuti dengan tanggapan jawaban eksekutif serta saran usul dan koreksi dari anggota dewan yang tergabung dalam gabungan komisi.
Rumusan laporan pimpinan gabungan komisi dalam menyikapi Ranperda tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Karo tahun anggaran 2019. “Dalam perencanaan anggaran sebelum ditetapkan KUA PPAS sudah cukup waktu untuk review RKA seluruh perangkat daerah, jadi tidak ada alasan karena waktu sehingga kegiatan tidak terlaksana. Kenaikan iuran BPJD dan kekurangan iuran pada Tahun Anggaran 2020 akan dibahas dan diputuskan pada rapat anggaran di DPRD selanjutnya pada pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2020 dan APBD Tahun Anggaran 2021,” tegas Firdaus Sitepu.
Masih dikatakan Firdaus Sitepu, perencanaan pembangunan kedepan dalam menindak lanjuti pokok pikiran DPRD terutama hasil reses agar Pemda membuat pemetaan seperti apa kedudukan DPRD dalam menyusun perencanaan pembangunan.
“Sesungguhnya peningkatan PAD pada dasarnya masih banyak potensi yang masih dapat digali. Banyak sektor sektor penyumbang PAD yang belum maksimal. Semoga kedepan Pemkab Karo segera melaksanakan mekanisme pemungutan PAD melalui aplikasi Elektronik Pendapatan Asli Daerah (E-PAD) dan melalui Tapping Box dan dilakukan penyaluran dan sosialisasi terhadap wajib pajak yang akan menerima tapping box tersebut, dan sesungguhnya ada 16 poin yang dibahas dalam rapat gabungan komisi,”ujar sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Karo ini,” ujarnya.
Lanjutnya, setelah mencermati berlangsungnya proses pembahasan secara intensif maka gabungan komisi DPRD Kabupaten Karo menyatakan dapat memahami dan menyetujui penetapan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019.
Usai penyampaian laporan gabungan komisi DPRD Kabupaten Karo agenda dilanjutkan dengan pembacaan naskah persetujuan bersama DPRD Karo dengan Pemerintah Kabupaten Karo yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Petrus Ginting. Dipenghujung acara dilakukan penandatanganan naskah keputusan. (John Ginting)
