IKLAN - SCROLL UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

Pemkab Morowali dan BPK RI Gelar Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025

MOROWALI, TOPKOTA.co — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menyelenggarakan kegiatan Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Aula Lantai II Kantor Bupati Morowali, Jumat (6/2/2026). Acara ini menjadi langkah awal menjelang pelaksanaan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali, Ketua Tim BPK beserta jajaran pemeriksa, staf ahli, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Morowali. Acara dibuka secara resmi oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, Afridin, yang mewakili Bupati Morowali.

Dalam sambutannya, Afridin menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua OPD dengan tim pemeriksa BPK sepanjang proses audit berlangsung. Ia menyampaikan bahwa jika ditemukan hal-hal urgent atau memerlukan perhatian khusus, hal tersebut segera dilaporkan kepada Bupati Morowali dan BPK untuk ditindaklanjuti.

Menurut Afridin, demi kelancaran pemeriksaan yang akan berlangsung, telah dibentuk grup komunikasi yang akan difungsikan setiap hari sebagai media penyampaian informasi dan permintaan data dari pihak Inspektorat — yang bertindak sebagai perpanjangan tangan BPK dalam proses audit.

BACA JUGA:  Gelar Rapat Forum Kewaspadaan Dini, Pemkab Morowali: Keamanan Daerah Stabil, Infrastrukturpun Membaik

“Respons cepat dari seluruh OPD sangat diharapkan agar proses pemeriksaan atau audit dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ” ujarnya.

Melalui Entry Meeting ini, Pemkab Morowali berharap proses pemeriksaan LKPD dapat berjalan efektif serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan awal ini diharapkan memantapkan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam rangka memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan. (RPDM)

BERITA TERKINI

BERITA TERPOPULER