MEDAN, TOPKOTA.co – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) akhirnya menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Iskandar, Ketua DPW Partai NasDem Sumut, yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus dugaan judi online. Peristiwa yang terjadi di dalam pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 193 rute Kualanamu – Soekarno Hatta itu mengundang kecaman luas dari publik.
Iskandar dipaksa turun dari pesawat oleh aparat penegak hukum, Rabu petang (15/10/2025), karena diduga sebagai buronan dalam kasus judi online. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Iskandar bukan orang yang dicari, dan terjadi kekeliruan identitas karena kesamaan nama dengan DPO yang tengah diburu.Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, kepada wartawan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden memalukan tersebut.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ini murni kesalahan identifikasi karena kesamaan nama. Kami akan lakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Ferry, Kamis (16/10/2025).Ferry juga menegaskan bahwa tidak ada unsur politis dalam peristiwa ini, dan menegaskan bahwa Polda Sumut akan bertindak profesional serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan hukum.
Sementara itu, Iskandar yang ditemui usai kejadian, mengaku sangat kecewa dengan perlakuan aparat yang menurutnya tidak sesuai prosedur.
“Saya dipermalukan di depan umum. Garuda sudah menolak aparat masuk karena tak ada dasar hukum yang jelas, tapi mereka tetap memaksa. Ini bukan hanya soal salah tangkap, tapi soal etika dan kehormatan,” tegas Iskandar.
Pihak maskapai Garuda Indonesia juga membenarkan adanya penolakan terhadap aparat karena kabin sudah dinyatakan steril. Salah seorang manajemen Garuda, Andri, menuturkan bahwa prosedur penerbangan harus dihormati, termasuk dalam proses penegakan hukum.Insiden ini memicu reaksi keras dari masyarakat, karena dianggap mencerminkan lemahnya akurasi identifikasi dalam proses hukum yang bisa merugikan warga sipil yang tidak bersalah. Polda Sumut menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan internal dan menjamin hak-hak masyarakat tetap dihormati. (Ayu)
