SERDANG BEDAGAI – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dari Fraksi PDI Perjuangan, Samsudin, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas, terutama yang berstatus Puskesmas 24 jam. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 di daerah pemilihan (Dapil) III.
Selasa 14 oktober 2025
Dalam kesempatan itu, Samsudin menanggapi sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan Puskesmas yang dinilai belum maksimal.
“Memang saat ini di Kabupaten Serdang Bedagai masih banyak pelayanan yang belum memuaskan masyarakat. Namun, kami sudah tindak lanjuti. Di Komisi D, kami telah memanggil pihak Dinas Kesehatan dan RSUD Sultan Sulaiman untuk membahas berbagai persoalan, termasuk tenaga medis yang sering tidak berada di tempat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai standar yang telah tercantum di papan informasi, seperti di Puskesmas Sei Bamban yang seharusnya beroperasi 24 jam.
“Kalau di papan nama tertulis 24 jam, maka harus benar-benar melayani 24 jam. Tidak boleh lagi ada warga yang datang tapi tidak dilayani karena petugas tidak ada,” tegasnya.
Selain itu, Samsudin juga menyoroti kurangnya sosialisasi mengenai program BPJS Kesehatan di tingkat desa. Menurutnya, banyak peserta BPJS, baik penerima bantuan iuran (PBI) APBN maupun APBD, yang kartunya nonaktif karena tidak digunakan selama tiga bulan.
“Tugas pemerintah desa adalah memastikan warganya paham. Walaupun tidak sakit, tetap gunakan kartu BPJS, misalnya untuk kontrol atau ambil obat. Karena kalau tidak digunakan, nanti bisa mati kartunya dan menyulitkan warga sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Samsudin meminta seluruh kepala desa di Kecamatan Sei Bamban agar menyusun proposal prioritas pembangunan desa dan menyerahkannya kepada DPRD.
“Kami tidak ingin hanya menampung keluhan tanpa hasil. Tolong buat proposal yang jelas tentang prioritas pembangunan di desa. Dengan begitu, kami bisa perjuangkan lebih konkret di rapat bersama OPD terkait,” tandasnya.
Menutup sambutannya, Samsudin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan aspirasi, sekaligus memohon maaf jika kinerja DPRD masih belum maksimal.
“Insyaallah, pelan-pelan kita perbaiki. Apa yang kurang baik akan kita ubah menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Kepala Desa Sukadamai Sampaikan Permasalahan BPJS ke DPRD Sergai
Kepala Desa Sukadamai, Karnain, turut menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait layanan BPJS Kesehatan saat menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Sergai Komisi D tersebut.
Menurutnya, banyak warga di desanya mengalami kendala dalam penggunaan BPJS, terutama terkait status kepesertaan yang tiba-tiba nonaktif tanpa penjelasan yang jelas.
“Jadi kemarin ada juga dari dusun kami, baru sebulan dipakai BPJS-nya sudah langsung tidak aktif. Ketika ditanyakan ke pihak desa, kami pun tidak bisa menjawab karena tidak tahu penyebabnya. Ini membuat masyarakat bingung dan kecewa,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak warga yang menunggak iuran BPJS karena keterbatasan ekonomi.
“Banyak warga kami yang sudah terdaftar tapi tidak mampu membayar iuran hingga menunggak sampai tiga juta rupiah. Karena tunggakan tinggi, mereka tidak bisa berobat ke rumah sakit dan akhirnya hanya berobat seadanya di kampung. Kami mohon apakah ada keringanan atau solusi agar bisa dimasukkan ke BPJS gratis,” harapnya.
Selain itu, Karnain menyoroti ketidaksesuaian data kepesertaan di lapangan.
“Ada satu KK yang hanya satu anaknya yang masuk, sementara anggota keluarga lain tidak terdaftar. Bahkan yang terdaftar justru anak paling kecil. Hal-hal seperti ini membuat kami di desa kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Komisi D DPRD Sergai dari bidang Kesehatan Masyarakat, Jonson Pendapotan, memberikan penjelasan. Ia mengatakan, peserta BPJS yang nonaktif dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya melalui mekanisme resmi.
“Bapak dan ibu bisa melapor ke pihak desa untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Saat ini juga sudah ada penambahan kuota penerima BPJS gratis dari pemerintah,” jelas Jonson.
Ia menambahkan, bagi peserta mandiri yang menunggak tetap wajib melunasi tunggakan agar bisa aktif kembali. Sementara kasus data keluarga yang tidak sinkron perlu dikonsultasikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
“Kadang ada keterlambatan sinkronisasi data dari Dukcapil yang menyebabkan perbedaan antara data keluarga dan data BPJS. Untuk itu, silakan konsultasikan dulu ke Dukcapil agar bisa diperbaiki,” katanya.
Jonson menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD Sergai berkomitmen mempermudah akses layanan BPJS bagi masyarakat kurang mampu.
“Kita sudah berpendapat bahwa akan ada penambahan kapasitas penerima BPJS gratis. Nanti masyarakat bisa diarahkan melalui kecamatan agar penanganannya lebih cepat,” pungkasnya.
Daftar Anggota DPRD Sergai Dapil III yang Hadir dalam Reses Masa Sidang III Tahun 2025:
1. Jordan Galingging – Partai Golkar
2. Yusnani – PDI Perjuangan
3. Siswanto (Iwan Batok) – Partai NasDem
4. Hengki Sirait – Partai Gerindra
5. Kristina – PDI Perjuangan
6. Yanti – Partai Hanura
7. Samsudin – PDI Perjuangan
8. Suar (Endang Wibowo) – Partai Demokrat
9. Rahmat Efendi – PKB
10. Akbardep – PPP
Kegiatan Reses Kelompok Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Dapil III ini berlangsung di wilayah Kecamatan Sei Bamban, Sei Rampah, dan Pegajahan pada tanggal 13 hingga 17 Oktober 2025.
End
