MEDAN, TOPKOTA.co – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Masyarakat Sumatera Utara (AMPM-SU) menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Medan, baru-baru ini.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyinggung dugaan korupsi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan.
Mahasiswa menilai, ada indikasi penyimpangan anggaran dalam pengadaan solar yang seharusnya digunakan untuk alat berat traktor pengangkut sampah.
Temuan di lapangan menunjukkan beberapa unit traktor justru dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi. Meski begitu, anggaran BBM tetap dicairkan setiap tahun.
“Ini jelas-jelas merugikan masyarakat. Anggaran terus dikeluarkan, sementara alat beratnya tidak berfungsi. Kami menduga ada praktik korupsi berjamaah di DLH Medan,” tegas Koordinator Aksi, Zainal Abidin Dalimunthe.
Sekitar 50 mahasiswa berangkat dari sekretariat AMPM-SU menuju Kantor Wali Kota Medan.
Mereka membawa spanduk, mobil komando, serta pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi. Aksi juga berlanjut ke DPRD Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Namun, kekecewaan muncul karena Wali Kota Medan tidak menemui massa aksi. “Sudah hampir lima kali kami berorasi, tapi tidak ada satu pun pejabat yang mau mendengar. Ini seolah pemerintah kota tutup mata dan telinga terhadap persoalan korupsi di dinasnya sendiri,” ujar Zainal.
Ia menegaskan, mahasiswa tidak akan berhenti menuntut keadilan. Bila kasus ini dibiarkan, aksi serupa akan digelar kembali dengan massa yang lebih besar.
Dalam aksi damai tersebut, mahasiswa menyampaikan tiga poin tuntutan:
Mendesak Kejatisu segera mencopot Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Ketua Tim Penanganan Sampah.
Meminta Kejatisu memanggil serta memeriksa seluruh pejabat yang diduga terlibat dalam pengadaan BBM solar.
Mendesak aparat penegak hukum menindak oknum yang diduga menyelewengkan solar dengan cara menyimpannya di gudang dan menjualnya secara ilegal.
AMPM-SU menegaskan, aksi ini bukan sekadar protes, tetapi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap maraknya praktik korupsi yang menggerogoti pelayanan publik.
Menurut mereka, pengelolaan sampah seharusnya menjadi prioritas pemerintah kota karena menyangkut langsung kesehatan dan kenyamanan masyarakat.
“Kalau aparat hukum tidak bergerak, maka sama saja memberi ruang bagi oknum untuk terus bermain. Kami akan terus mengawal kasus ini,” tambah Zainal di hadapan peserta aksi.
Publik menanti sikap tegas Kejatisu dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran yang merugikan negara sekaligus mengabaikan kepentingan warga Kota Medan. (Ayu)
