PALUTA, TOPKOTA.co — Sorotan keras diarahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Ketua Umum Dewan Pengurus Mahasiswa dan Pemuda Pejuang Keadilan (DPMPPK) Paluta, Ahmad Sayuti Tanjung, secara tegas meminta Bupati Paluta mencopot Kepala Dinas Kesehatan dari jabatannya. Hal itu disampaikan lantaran Kadis Kesehatan dinilai gagal total dalam menjalankan program kesehatan dan diduga terlibat dalam penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Menurut Sayuti, sejumlah program penting seperti Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), serta promosi kesehatan yang seharusnya menyentuh masyarakat secara langsung, justru diduga hanya menjadi formalitas. Bahkan, sebagian besar program tersebut dinilai fiktif.
“Program UKM, UKP, dan promosi kesehatan yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah pada tahun 2024 hanya ada dalam laporan, tapi tak terlihat dampaknya di masyarakat,” tegas Sayuti.
Sayuti menjelaskan, program UKM bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan gizi, dan kesehatan ibu anak. Sedangkan UKP mencakup pelayanan kesehatan individu seperti pemeriksaan umum, imunisasi, hingga pelayanan rawat inap. Namun, faktanya di lapangan, pelayanan dasar kesehatan di Paluta justru minim.
Kondisi tersebut, lanjut Sayuti, berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. DPMPPK Paluta mencatat sejumlah kasus penyakit berat yang nyaris tak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah:
Kasus penyakit jantung akut di Desa Siboru Angin, Kecamatan Halongonan (2 Juli 2025).
Penyakit kulit benjolan di Desa Simbolon, Kecamatan Padang Bolak (3 Maret 2024).
Kasus gizi buruk pada anak di Lingkungan II Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak (9 Oktober 2024).
“Ini bukan lagi soal administrasi. Ini soal nyawa rakyat. Kepala Dinas Kesehatan harus bertanggung jawab,” tegas Sayuti.
Sayuti menambahkan, Kepala Dinas Kesehatan Paluta yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas pelayanan kesehatan masyarakat, justru dianggap telah merusak citra pemerintah daerah.
“Jika tidak segera dievaluasi, masyarakat akan semakin menderita, dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah akan terus menurun,” ujarnya.
DPMPPK Paluta dengan tegas meminta Bupati Paluta bertindak tegas mencopot jabatan Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, mereka meminta agar dugaan anggaran fiktif pada tahun 2024 dipertanggungjawabkan.
Sebagai bentuk kekecewaan, DPMPPK Paluta juga berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat. Dalam aksinya, mereka akan membawa piagam penghargaan bertuliskan “Nihil Prestasi” sebagai simbol kegagalan Kepala Dinas Kesehatan Paluta.
“Piagam Nihil Prestasi akan kami serahkan langsung. Ini sebagai bentuk kritik atas kegagalan Kepala Dinas Kesehatan Paluta. Sudah waktunya beliau dicopot,” pungkas Sayuti. (Ayu)
