BATUBARA, TOPKOTA.co – Pendistribusian sembako dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) bantuan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sebanyak 60.769 paket senilai Rp. 13,6 miliar untuk disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Batubara sampai hari ini belum sepenuhnya tersalurkan.
Padahal bantuan sembako sudah tiba pada 19 Mei 2020, namun hingga Senin (1/6/20) terlihat masih banyak bantuan yang menumpuk di posko.
Pantauan wartawan di posko yang terletak di Komplek SMAN 1 Sei Suka Batubara, terlihat puluhan pekerja sibuk menimbang gula serta mempacking bantuan dalam wadah kardus.
Kadis Sosial Kabupaten Batubatu Bara Ishak kepada wartawan, Senin (1/6 ) dilokasi mengakui, meski pihaknya bekerja 24 jam dengan puluhan pekerja mempacking bantuan, namun baru sekitar 30.600 paket yang sudah tersalurkan.
Sisanya menurut Ishak, ditargetkan disalurkan hingga ke kecamatan dan desa dapat diselesaikan dalam minggu ini atau setidak-tidaknya sebelum siswa kembali masuk ke sekolah. “Sisanya ada sekitar 22.000 paket yang belum tersalurkan. Itu kan ada sekitar 37.000 lagi yang belum memperoleh bantuan. Karena itu sekitar 15.000 lagi masyarakat yang terdampak apabila tidak ada lagi dari provinsi, direncanakan ditanggung Pemkab Batubara”, terang Ishak.
Pada kesempatan tersebut Ishak menjelaskan pernyataan anggota DPRDSU Dapil 5 Asahan Tanjung Balai dan Batubara pada kunkernya ke Posko Sabtu (30/5/20), yang menyebutkan bantuan Gubsu ditelantarkan di posko Kabupaten Batubara kurang tepat.
Menurut Ishak, saat itu telah siap diberangkatkan 7000 paket Sembako untuk di pindahkan ke posko Kecamatan Air Putih. Namun, sebelum seluruh paket diberangkatkan tiba-tiba hujan turun, sehingga ada 20 paket yang sempat basah terkena hujan sehinggah tidak layak untuk dikomsumsi. “Jadi bukan diterlantarkan, karena kita disini bekerja hingga 24 jam, mengenai 20 paket yang rusak sudah diganti oleh penyalur,” sebut Ishak.
Selain paket yang basah, adanya beras yang dinilai tidak bermutu menurut Ishak itu tanggungjawab penyalur dari provinsi. Lebih lanjut Ishak menjelaskan, lambannya penyaluran akibat bantuan yang tiba belum dalam bentuk paket, Dinsos Batubara sebagai penanggungjawab posko bahkan mempekerjakan puluhan warga untuk mempercepat pemakingan.
Pada waktu bersamaan sebanyak 5 anggota DPRD Batubara lintas partai lintas komisi terlihat turun melakukan pengecekan penyaluran bantuan JPS dari Pemprovsu. Salah seorang Anggota Dewan Batubara dari PPP Ajijul Muzakar yang turun mengakui, hasil pemantauan mereka beras mutu tidak baik dan paket yang rusak akibat terkena hujan sudah diganti oleh pihak provinsi. (Solong)
